Jakarta (04/06) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun mendukung perlunya peningkatan anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan masalah narkoba di Indonesia.

Hal demikian disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja dalam agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga di Komisi III DPR RI(3/6).

Dalam catatan legislator dari dapil Jakarta tersebut, terdapat satu paradoks ditengah meningkatnya penyalahgunaan narkotika dewasa ini, pagu indikatif yang diperoleh Badan Narkotika Nasional(BNN) justru terus menurun dalam lima tahun terakhir.

”Menurunnya pagu anggaran yang diperoleh BNN dalam lima tahun terakhir perlu menjadi perhatian dan mendapatkan penjelasan lebih jauh apakah ada hubungannya dengan temuan BPK atau hal-hal lainnya yang perlu disampaikan oleh BNN” urainya.

Mencermati eskalasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang terus meningkat, Adang Daradjatun menyatakan dukungan dan komitmen Fraksi PKS bagi penguatan anggaran BNN untuk penanggulangan masalah narkoba di Indonesia.

“Terkait kebutuhan kekurangan anggaran pada dasarnya saya sangat menyetujui mengingat bahwa bagaimanapun juga dukungan alat intelejen dan penambahan data center serta pembangunan data recovery sangat diperlukan. Oleh sebab itu kami dari Fraksi PKS pada dasarnya sangat memahami masalah-masalah anggaran yang dihadapi oleh BNN dan pada pada dasarnya mendukung penguatan anggaran bagi program BNN termasuk didalamnya kebutuhan anggaran terkait pengembangan teknologi informasi BNN” ujar politisi PKS tersebut.

Tingginya tingkat prevalensi pengguna narkoba di Indonesia yang telah mencapai angka 3.41 Juta pengguna yang tersebar pada 931 kawasan rawan narkotika dengan kategori bahaya dan waspada menuntut perlunya pengambilan kebijakan secara cermat oleh BNN.

“Dengan terbatasnya anggaran dan sumber daya yang dimiliki, BNN diharapkan mampu memilah strategi kebijakan yang tepat untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba,” tutup Anggota DPR asal Dapil Jakarta III ini.