Jakarta (31/5) – Anggota DPR RI FPKS Komisi IV, Johan Rosihan menanggapi arus gelombang impor pangan yang meningkat tajam sejak tahun 2021 ini.

Menurut Johan, pemerintah saat ini belum memperhatikan secara maksimal sector pangan dan pertanian di Indonesia yang mana kedua sektor tersebut adalah sektor yang masih eksis pada pandemic covid 19.

“Pemerintah saat ini belum memaksimalkan perhatiannya terhadap sektor pangan dan pertanian, padahal kita tahu bahwa pangan dan pertanian merupakan dua sektor yang tetap eksis walaupun pada masa pandemic covid 19,” ungkap Johan.

Johan menungungkapkan, hal ini dibuktikan dengan mangkirnya anggaran APBN dari pemerintah terhadap sektor pertanian dan pangan, yang memberikan dampak domino atas kedua sektor tersebut.

“Hal ini terbukti pada saat 2 pembahasan APBN terakhir kita mengalami pemotongan anggaran secara sepihak oleh pemerintah terutama pada anggaran sektor pertanian dan pangan. Ini menyebabkan turunnya nilai produksi kita, maka hari ini saya mengingatkan pesan bung Karno bahwa pangan adalah hidup matinya suatu bangsa,” jelas Johan.

Johan juga menambahkan bahwa sektor pangan dan pertanian juga menyangkut kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan bahwa terlalu banyak impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah akan membahayakan kedaulatan bangsa kita sebagai bangsa yang berdaulat.

“Saya melihat bahwa pemerintah saat ini tidak mempunyai spirit unruk melakukan swasembada pangan dengan terus menerus melakukan impor pangan. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan signifikan di beberapa variable seperti gula, garam, jagung, daging, dan bawang putih. Bahkan saya mencatat bahwa Impor gula peningkatan Impor gula mencapai 42,96%, ini merupakan lampu kuning bagi kedaulatan bangsa kita,” ungkap pria kelahiran Sumbawa tersebut.

Selanjutnya, pria kelahiran Sumbawa tersebut menyampaikan tentang permasalahan rencana mogok UMKM pembuat tahu dan tempe yang selalu berulang. Menurutnya, hal ini harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah guna meningkatkan segi mutu dan segi harga dari bahan pokok kedelai itu sendiri.

“Selanjutnya, tentang rencana mogoknua UMKM pembuat tahu dan tempe ini kejadian yang selalu berulang persis satu semester. Karenanya saya sampaikan kepada pemerintah untuk menjadikan kedelai ini sebagai salah satu bahan pokok strategis agar mendapat perlindungan baik dari segi harga dan segi mutu. Sehingga, walaupun adanya pandemic ini tidak membuat petani kedelai terhindar dari bangkrut bahkan mogok kerja,” jelas anggota komisi IV tersebut.