Jakarta (19/04) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto mengkritisi rencana Pemerintah yang akan mengubah skema subsidi elpiji 3 kilogram dan minyak tanah menjadi subsidi berbasis orang dalam program perlindungan sosial alias bantuan nontunai.
“Sikap PKS tidak setuju terhadap pencabutan subsidi apa pun kepada masyarakat. Sebab pencabutan subsidi di saat-saat sekarang ini justru akan menambah beban ekonomi masyarakat bertambah berat,” kata politisi Fraksi PKS itu.
Menurut Rofik, subsidi berbasis orang itu sudah ada programnya, yakni berupa PKH, bansos, PIP dan program-program lainnya. Namun data penerima manfaat program-program tersebut sampai sekarang masih carut marut.
“Saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah,” katanya.
Rofik menambahkan, PKS lebih mengkritisi pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalihkan subsidi barang ke orang karena Pemerintah gagal meningkatkan capaian tepat sasarannya.
“Menjadi tantangan, tanggung jawab dan tugas Pemerintah agar subsidi lebih tepat sasaran,” tegas Rofik.
Dia menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin.
“Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap,” pungkasnya.
Lebih lanjut Rofik juga menyatakan ketidaksetujuannya rencana pemerintah akan menghapus BBM jenis premium. Karena hajat ketahanan enerji bagi masyarakat luas.
“Premium saat ini mendapat subsidi tetap dan kompensasi di mana Pertamina menjual di bawah harga HPP. Isu yang dibangun adalah soal emisi karbon gas buang, isu polusi dan green energy. Padahal dampak konversi lahan hutan menjadi sawit dan pertambangan lebih berbahaya bagi kebersihan udara,” jelas legislator dari Dapil Jateng VII itu.
“Saya kira belum saatnya Premium dihapus karena hajat ketahanan energi bagi masyarakat luas. Kecuali Pertamina menetapkan harga BBM RON tinggi yang bersih dengan harga yang dapat diakses masyarakat luas dan disubsidi,” tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan subsidi elpiji 3 Kg akan diberikan langsung kepada warga miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) mulai tahun depan.
Agar penyaluran subsidi dengan skema tertutup ini berjalan lancar dan tepat sasaran, pemerintah juga telah melakukan perbaikan sistem DTKS bersama pemerintah daerah melalui updating, verifikasi dan validasi data.
Febrio menjelaskan selama ini masih terjadi selisih harga cukup tinggi dalam penyaluran subsidi LPG 3 Kg, yakni sekitar Rp 6-7 ribu per tabung. Karena itu, pemerintah mengusulkan agar penyaluran diubah menjadi skema tertutup atau langsung kepada konsumen.
“Dilakukan dengan perbaikan sistem DTKS, ini dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka updating, verifikasi, dan validasi data, sehingga datanya semakin reliabel dan akurat,” tutur Febrio dalam rapat ‘Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin’ di Banggar DPR, baru-baru ini.