Jakarta (06/04) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin menengarai, perencanaan pembangunan infrastruktur yang buruk menjadi penyebab terpuruknya sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur.

Ambisi besar tanpa perencanaan matang, kata Amin, hanya akan membebani keuangan negara dan rendahnya kualitas hasil pembangunan.

Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur IV itu menyoroti amblesnya saham-saham sejumlah BUMN Karya menyusul kinerja sejumlah BUMN Karya yang tak memuaskan, di tengah gencarnya proyek infrastruktur. BUMN-BUMN tersebut antara lain PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Hutama Karya (HK), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT) dan PT Waskita Beton Precast (WSBP).

Berdasarkan laporan keuangan BUMN Karya pada Selasa (30/03/2021) lalu. PT Waskita Karya merugi hingga Rp 7 triliun. Sedangkan Wijaya Karya, meski tidak sampai rugi tapi labanya terjun bebas dari Rp 2,2 triliun menjadi kurang dari Rp 200 miliar. Kemudian PT PP turun dari Rp 800 miliar tinggal Rp 128 miliar.

“Dengan tingkat ketahanan yang semakin lemah, Amin mengkhawatirkan akan bergugurannya BUMN Infrastruktur karena sulit bertahan terlebih ditengah pandemi. Tidak menutup kemungkinan pemerintah mengambil jalan pintas melegonya ke pihak asing,” beber Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, memang betul sektor konstruksi menjadi salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19.

Proyek-proyek konstruksi, imbuhnya, terpaksa mangkrak sejak pandemi menghantam Indonesia. Mengingat sektor konstruksi bersifat padat modal, mangkraknya proyek tentu saja menyebabkan kerugian parah.

“Sangat disayangkan pemerintah tidak memiliki exit plan dari situasi tersebut. Beban keuangan BUMN Karya pun berat karena harus menanggung utang usaha yang sangat besar dan harus segera dibayar,” kata Amin.

Menurut Amin, kondisi saat ini menjadi alarm bahaya bagi eksistensi BUMN Karya. Membengkaknya utang ditengah kondisi kas perusahaan yang terus menipis berisiko gagal bayar mengingat kondisi ekonomi yang masih berat dan tidak pasti akibat pandemi.

Perencanaan yang buruk juga mendorong BUMN berutang dalam jumlah besar karena tidak mudah menyiapkan dana sangat besar dalam waktu singkat. Amin menyontohkan pembangunan 24 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.987 kilometer berdampak pada deifisitnya pendanaan PT Hutama Karya (Persero) sebagai kontraktor. Jumlahnya mencapai hingga Rp 60 triliun.

Hingga akhir tahun 2020, Hutama Karya telah mengerjakan delapan ruas tol dengan panjang 1.156. kilometer. Sekitar 513 kilometer jalan tol beroperasi, namun sisanya, sepanjang 643 kilometer terancam mangkrak.

“BUMN Karya harus diselamatkan. Kami nantikan realisasi janji pemerintah yang akan menyelesaikan persoalan pendanaan proyek infrastruktur lewat lembaga pengelola invetasi yang sudah dibentuk,” pungkasnya.