Jakarta (30/03) — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama 3 kementerian membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.

Hadir Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI bersuara mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat. Terutama pada ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan kebutuhan pangan bermuara pada upaya pencapaian ketahanan pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, dalam rapat yang digelar di Komplek Senayan, Senin, (29/03) menegaskan, kebijakan ketahanan pangan tidak hanya untuk menciptakan kecukupan pangan dengan pembangunan ekonomi bersama pedesaan dan pertanian sebagai basis, tetapi juga kecukupan pangan bagi masyarakat miskin.

“Pangan menjadi kebutuhan paling mendasar. Namun, negara dihadapkan pada ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Tidak cukupnya pangan menjadi kendala bagi upaya untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan”, tegas Aleg PKS ini.

Saadiah menandaskan, Ketahanan pangan tidak akan berhasil jika pendefenisiannya sebatas kebutuhan memproduksi kalori lebih banyak. Menurutnya, puluhan juta Penduduk Indonesia yang tidak punya cukup makanan menjadi lapar terutama karena mereka miskin – bukan karena pasar kekurangan pangan.

“Ada kelaparan tersembunyi. Terjadi defisiensi mikronutrisi. Di Indonesia, negara anggota G20, lebih dari sepertiga anak terhambat pertumbuhan fisiknya, sebagian besar akibat kekurangan nutrisi penting”, papar Saadiah.

Lebih jauh kata Saadiah, makanan pokok lebih murah dikonsumsi dengan mengorbankan asupan lebih bervariasi, termasuk makanan dari hutan. Maka dia mendorong pemerintah untuk membuat langkah baru yang diperlukan bagi kebijakan berpengaruh baik terhadap hutan maupun keamanan pangan.

“Pengambil kebijakan dan setiap orang yang terlibat harus berpikir hutan dan pertanian terkait erat—bagian dari bentang alam lebih luas yang meliputi tidak hanya hubungan dinamis antara hutan dan peternakan. Termasuk optimalisasi masyarakat sekitar hutan”, tandasnya.

Menurutnya, optimalisasi masyarakat sekitar hutan secara baik, akan berpotensi besar berkontribusi untuk memperkuat ketahanan pangan selain food estate yang berbiaya sangat besar. Pemerintah perlu menseriusi program perhutanan sosial.

“Lakukan secara merata dan terukur. Karena akan menjawab tujuan utama yakni, penjagaan kelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan kontribusi pada ketahanan pangan”, Saadiah mengingatkan.