Jakarta (29/03) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa sudah hampir 3 tahun Indonesia tidak melakukan impor beras.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika memberikan keterangan seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat (26/3/2021).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Rafli Kande meminta Pemerintah untuk melihat kembali data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Coba dilihat datanya. Kita punya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan data di Indonesia, Jokowi bicara seperti itu pakai data siapa? Jangan sampai antar Kementerian dan Lembaga saling melempar tanggung jawab terkait data impor ini. Jokowi harus dapat memastikan sinkronisasi data antar Kementerian dan Lembaga terkait, agar kebijakan yang diambil bisa tepat,” papar Rafli.

Baca juga: Tanggapi Presiden Jokowi Soal Impor Beras, Aleg PKS: Penolakan Meluas karena Rugikan Petani

“Jika kita lihat data yang dipublikasikan oleh BPS, tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2019 Indonesia melakukan impor beras sebanyak 305.274,6 ton di tahun 2017,
2.253.824,5 ton di tahun 2018, dan 444.508, 7 ton di tahun 2019.”, imbuh Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh I itu.

Rafli mengatakan jangan-jangan penyataan Jokowi itu untuk meloloskan rencana Pemerintah melakukan impor beras tahun ini.

“Padahal menurut BPS produksi beras periode Januari-April tahun ini diprediksi akan mencapai 14,54 juta ton, atau meningkat 26,84% dibandingkan produksi beras pada Januari-April 2020. Tahun ini diperkirakan produksi beras kita lebih dari cukup, mengingat Indonesia membutuhkan sekitar 2,5 juta ton beras per bulan sementara itu proyeksi produksi beras per bulan mencapai rata-rata sebesar 3,63 juta ton,” urai Rafli.

Jika melihat data BPS, sebutnya, produksi beras selama 3 tahun terakhir diperkirakan mencapai 59.200.533,72 ton di tahun 2017, 54.604.033,34 ton di tahun 2018, dan 54.649.202,24 ton di tahun 2019.

Baca juga: Supply Pangan Masih Numpuk, Aleg PKS : Jangan Impor Dimasa Panen!

“Sementara itu perkiraan jumlah konsumsi berdasarkan data BPS sebesar 29.130.000 ton di tahun 2017, 29.570.000 ton di tahun 2018, dan 22.280.000 ton di tahun 2019”, tambah Rafli.

Polemik impor beras ini, lanjutnya, terlihat seperti tidak ada koordinasi antar Kementerian atau Lembaga terkait kepada Presiden, sehingga ketika Jokowi menyampaikan data dari satu Kementerian atau Lembaga ternyata berbeda data dengan Kementerian atau Lembaga lainnya.

“Seharusnya sebelum bicara apalagi mengambil keputusan terkait impor yang berdampak pada rakyat, Jokowi terlebih dahulu mengumpulkan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengambil keputusan”, tambah Rafli.

Mengingat menurut Permendag No 1 tahun 2018 impor beras, kata Rafli, bukan hanya dapat dilakukan oleh Bulog saja, jangan sampai kebijakan pemerintah yang diambil tanpa adanya koordinasi yang baik malah merugikan rakyat.