Jakarta (26/03) — Anggota Komisi IX DPR F-PKS Kurniasih Mufidayati meminta kepada pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan persiapan antisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) jika nantinya Vaksin AstraZeneca jadi digunakan dalam program vaksinasiu nasional covid-19, mengingat informasi tentang jenis vaksin ini telah menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat.

Sebagaimana diketahui pada Senin, 8 Maret 2021, Pemerintah Indonesia telah menerima sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang merupakan vaksin buatan Oxford-AstraZeneca, perusahaan farmasi asal Inggris.

Sebelumnya sebanyak 15 negara di Eropa termasuk Denmark, Norwegia, Islandia, Italia dan Rumania melakukan penundaan dan pembatasan penggunaan vaksin AstraZeneca setelah ada laporan dari penerima vaksin yang mengalami pembekuan darah. Kabar tersebut akhirnya membuat masyarakat dunia khawatir dan resah terhadap keamanan dan efek samping dari vaksin tersebut.

Namun pada Jum’at, 12 Maret 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa AstraZeneca merupakan vaksin yang baik dan belum ada data terkait kematian yang disebebkan oleh vaksinasi dengan AstraZeneca. Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia dengan tetap melanjutkan penggunaan Vaksin AstraZeneca di tanah air. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) vaksin AstraZeneca

Menanggapi hal tersebut, Mufida berpesan kepada pemerintah agar pemerintah melakukan monitoring antisipasi pasca vaksinasi yang ketat terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca untuk menghindari adanya KIPI. Apalagi jika KIPI yang muncul memberikan dampak yang cukup fatal bagi kesehatan warga yang menerima vaksin.

“Pemerintah Indonesia akan menerima sebanyak 4,6 juta dosis vaksin AstraZeneca secara berangsur di bulan Maret ini. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga pemerintah harus betul-betul melakukan screening bagi calon peneriman dan pengawasan terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca di tanah airuntuk antisipasi efek samping yang muncul.” Kata Mufida menurut keterangannya di Jakarta.

Menurut Mufida, pemerintah harus betul-betul memastikan keamanan dan efek samping penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Menurutnya, jika pemerintah gegabah maka akan menimbulkan masalah baru yaitu masyarakat jadi enggan mengikuti program vaksinasi nasional dan hal ini akan menyebabkan tercapainya herd-immunity di Indonesia semakin melambat.

“Tentu kita tidak ingin masyarakat Indonesia mengalami pembekuan darah atau KIPI lainnya akibat penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Oleh sebab itu, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah untuk memastikan bahwa vaksin tersebut betul-betul aman sebelum vaksin tersebut efektif digunakan dalam program vaksinasi nasional” tegas Mufida.

Lebih lanjut Mufida meminta jika pemerintah sudah yakin dan memastikan keamanan vaksin AstraZeneca, agar segera dilakukan sosialisasi secara komprehensif terkait efikasi, keamanan, kehalalan dan efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh vaksin AstraZeneca tersebut.

Selain itu, Mufida juga meminta agar Komite KIPI segera memberikan saran atau rekomendasi sebagai penyikapan atas apa yang terjadi di luar negeri terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia. Hal tersebut, termasuk edukasi dan sosialisasi merupakan hal yang krusial untuk meredam kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19.