Tasikmalaya (08/03) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Senada dengan Menteri PUPR, Anggota komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengatakan bahwa pembiayaan pembangunan infastruktur dengan skema KPBU merupakan alternatif yang baik untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

“Skema ini bagi pihak swasta pasti lebih menarik karena ada kepastian pengembalian investasi dan keuntungan. Sementara keuntungan pemerintah adalah tercapainya upaya pemenuhan akses universal air minum aman untuk masayarakat pada tahun 2030”, ungkap Toriq.

Baca juga: Terima Aspirasi Lembaga Wakaf, Fraksi PKS: Wakaf dapat Bangkitkan Tenaga Listrik dan Air yang Lebih Murah

Menurutnya penyediaan akses air bersih/air minum adalah urusan pemerintah yang konkuren dan bersifat wajib. Adanya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat. Terutama disektor kesehatan dan ekonomi.

“Wabah Covid-19 menjadi peluang buat Pemerintah untuk lebih mengedepankan air bersih sebagai sektor yang perlu menjadi prioritas karena perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran Covid-19”, ungkap Politisi PKS ini.

Baca juga: Atasi Kekurangan Air Bersih Saat Kemarau, Rofik Resmikan Bantuan Sumur Bor di Dapil

Dalam hal ini PKS akan mendorong peningkatan anggaran di sektor ini sekaligus penataan kembali kelembagaan sektor air bersih untuk tercapainya ketersediaan air bersih yang berkelanjutan sekaligus layak dan aman bagi seluruh masyarakat.

“Sampai tahun 2018, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 87,75%. Namun, hanya 6,8% penduduk yang sudah menikmati akses aman. Kita punya kewajiban untuk meningkatkan aksesnya dari akses layak menjadi akses aman bagi 80,95% sisanya”, ungkap Toriq.

Itu sebabnya ia menambahkan bahwa, inovasi pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi penting agar ke depan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses air bersih yang layak dan aman.