Jakarta (05/03) — Anggota Komisi XI Fraksi PKS DPR RI, Anis Byarwati merasa prihatin atas terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum dari otoritas pajak, terlebih keadaan kesehatan di Indonesia belum membaik hingga saat ini.

Anis menilai sebagai otoritas pajak yang mengetahui jatuhnya penerimaan Negara saat ini tidak seharusnya melakukan tindak korupsi tersebut.

“Disaat Negara sedang sesak seperti ini, mengapa ada yang tega meminta pajak direndahkan dengan cara menyuap. Otoritas juga seharusnya tahu penerimaan Negara sedang berkurang, jika dia menerima suap berarti dia merusak Negara, mengkhianati Negara, dan tidak menjaga Negara,” ungkap Anis.

Baca juga: Anggota FPKS Minta KPK Usut Tuntas Kasus Suap Pajak di Kementerian Keuangan

Anis juga menyinggung hal yang harus diperhatikan terkait strategi pemberian insentif yang dilakukan pemerintah demi pemulihan ekonomi pada saat pandemi ini.

“Pemerintah harus mengerti bagaimana mengatur keseimbangan antara pemberian insentif dan penerimaan pajak agar insentif ini betul-betul digunakan untuk menggerakkan ekonomi, jadi jangan sampai asal memberi insentif tetapi tidak sesuai sasaran. Jadi insentif itu tujuannya agar masyarakat bisa bergerak dan mempunyai pendapatan kembali sehingga dapat membayar pajak,” ungkap Anis dalam program PKS Legislative Corner, Jum’at (05/03)

Baca juga: Legislator PKS: Saatnya Pemerintah Reformasi Tata Kelola Pajak Minerba

Sebagai penutup, Anis mengajak masyarakat untuk terus mengkritik dan bersuara ketika ada perilaku pemerintah yang dianggap tidak sesuai. Anis juga menyampaikan harapan agar kasus ini akan segera terungkap.

“Adanya kasus ini tentu memukul kita, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama. Ketika ada perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan, kita akan kritisi terus. DPR akan mengkritisi, tetapi masyarakat juga bisa mengkritisi, jangan enggan bersuara.” tutup Anis.