Jakarta (02/03) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati hadir sebagai peserta aktif dalam forum National Democratic Institute (NDI) yang digelar 1 Maret 2021.
Mufida pun berbicara tentang pengawasan anggaran berbasis gender selama Pandemi Covid-19.
Mufida memaparkan perempuan memiliki faktor risiko yang tinggi terhadap Covid-19.
“Jumlah penderita covid yang masih dirawat menunjukkan proporsi perempuan lebih banyak (52,2%) dibanding laki-laki (47,8%),” sebut Mufida.
Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang terpapar covid-19 cenderung menunjukkan gejala sedang dan berat sehingga mengharuskannya menjalani perawatan dan lebih lama sembuh.
“Secara implisit juga menunjukkan daya tahan tubuh yang lebih rendah dibanding laki-laki,” imbuhnya.
Baca juga: Anggota FPKS Minta Insentif Pajak Saat Pandemi Harus Tepat Sasaran
Perempuan, papar Mufida, meskipun di rumah saja, namun memiliki risiko tertular covid-19 yang tinggi dari suami yang bekerja atau anak remaja yang beraktivitas. Rilis Kementerian PPPA menunjukkan risiko penularan covid-19 pada orang dalam satu rumah 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan melalui kontak dengan orang yang terinfeksi di luar rumah. Bagi wanita bekerja, risiko penularannya menjadi lebih tinggi.
“Ibu Hamil juga menjadi kurang termonitor dengan baik proses kehamilannya karena ada kekhawatiran untuk datang ke RS. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi lahir di masa pandemi ini juga menunjukkan peningkatan,” papar Mufida dalam forum yang diikuti Anggota Parlemen dari berbagai negara itu.
Mufida mengatakan, dalam konteks penanganan bencana sudah ada Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam penanganan bencana. Diantaranya mengatur kewajiban untuk memperhatikan pengalaman perempuan pada saat bencana agar intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan.
“Artinya, seharusnya berbagai bentuk dan hal yang dialami dan risiko yang dihadapi oleh perempuan dalam pandemi covid-19 ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan penanggulangan covid-19 termasuk dalam penganggarannya,” ujar Mufida.
Baca juga: Satu Tahun Pandemi di Indonesia, Politisi PKS: Pemimpin Bingung Rakyat Jadi Korban
Anggota DPR RI Dapil Jakarta II ini menyebut, alokasi anggaran Covid-19 di Indonesia cenderung kurang memperhatikan dampak yang dialami perempuan akibat pandemi Covid-19. Apalagi anggaran juga cenderung lebih berat pada pemulihan ekonomi dibanding penyelamatan kesehatan. Padahal risiko kesehatan yang dialami perempuan lebih tinggi akibat pandemi.
“Korupsi Bansos memperparah nasib perempuan dalam penanggulangan Covid-19 mengingat perempuan menjadi kelompok yang sangat terbantu dengan adanya program Bansos penanggulangan Covid-19 dengan membantu pemenuhan kebutuhan pokok,” ungkap dia.
Mufida meminta, ke depan anggaran yang dihasilkan lebih memperhatikan dampak yang dialami oleh perempuan. Diantara perbaikan yang dilakukan adalah penyediaan akses bagi perempuan dalam mendapat pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak dengan mendukung penerapan protokol kesehatan dan prasarana yang dibutuhkan
Kemudian, penyediaan APD, prasarana dan jalur khusus pelayanan bagi ibu yang akan memeriksakan kehamilannya dan kesehatan bayi dan balitanya di fasilitas kesehatan.
Baca juga: Aleg PKS Serahkan Bantuan Program Pembinaan Sepak Bola Usia Muda di Masa Pandemi
“Pada tingkat daerah, perlu dilakukan pendataan terhadap usaha perempuan skala rumah tangga dan mikro, lebih khusus lagi bagi perempuan kepala rumah tangga (single parent) dan membantunya dalam pemulihan usahanya dalam program pemulihan ekonomi,” ujar Mufida.
Terakhir, program kementerian dan lembaga yang terkait maupun Dinas di tingkat daerah perlu memberikan perhatian pada upaya peningkatan kualitas kesehatan melalui pemberian bantuan makanan tambahan dan suplemen untuk peningkatan daya tahan tubuh.