Jakarta (11/02) — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin pada saat Rapat kerja antara DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memberi masukan tehnis program kerakyatan untuk masyarakat Nelayan.
Rapat kerja yang digelar pada 9 Februari 2021 ini adalah kali pertama pertemuan Andi Akmal dengan menteri Baru KKP, Wahyu Sakti Trenggono.
“Pak menteri, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berperiode-periode, tidak ada pernah membuat program secara masif untuk nelayan. Selama ini program KKP dengan nilai yang besar tapi secara jumlah sedikit. Nelayan di Indonesia ini banyak tersebar di seluruh Nusantara. Data per 23 Maret 2020 saja, nelayan kita berjumlah 1.459.874 orang”, tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengusulkan, agar bantuan untuk nelayan itu jangan yang terlalu besar tapi jumlahnya banyak. Akmal membandingkan dengan bantuan kapal 10 hingga 200 grosston atau stasiun pengolahan rumput laut yang jumlahnya sedikit.
Untuk menerima bantuan seperti ini, imbuhnya, tidak sembarangan orang karena memerlukan spesifikasi tertentu dan akhirnya penerima adalah pengusaha atau pedagang, bukan nelayan kecil.
“Nelayan-nelayan pesisir kita ini banyak pak menteri, dan mereka kebanyakan pakai sampan saja dalam mencari ikan. Kalau nelayan di kasih sampan kan bisa ribuan nelayan yang dapat tiap propinsi. Begitu juga nelayan rumput laut, bila mereka di kasih jaring atau tali jaringnya, berapa puluh ribu nelayan tiap propinsi yang dapat bantuan ini. Sehingga kehadiran KKP atau pemerintah dalam hal ini, dapat dirasakan masyarakat nelayan”, saran Akmal.
Politisi PKS ini berharap, bahwa anggaran KKP yang sudah kecil ini, dapat efektif dalam menjangkau rakyat kecil terutama nelayan di sekitar pesisir. Termasuk pemberdayaan para petambak garam, yang perlu melibatkan nelayan di seluruh rakyat Indonesia dengan pola serapan garam rakyat yang mampu berkualitas setara garam industri, tentu kita tidak akan lagi ada persoalan garam impor.
“Saya yakin, KKP dengan membuat program-program kerakyatan ini, akan dapat semakin kreatif untuk mengelola APBN dan dalam waktu bersamaan, rakyat kecil merasakan kehadiran pemerintah. Untuk KKP dalam program kerakyatan yang masif di masyarakat nelayan agar dapat studi banding kepada kementan maupun kementerian ESDM yang telah memberi minimal ribuan konverter kit (konkit) kepada nelayan tiap propinsi sentra nelayan”, tutup Andi Akmal Pasluddin.