Jakarta (10/02) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menanggapi rencana Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang akan mengerahkan 29.736 prajurit TNI jadi tracer Covid-19, Rabu (10/02) di Jakarta.
“Kami menyambut baik pelibatan prajurit TNI ini, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bekal perlengkapan yang cukup supaya para prajurit tidak tertular, karena nyawa 1 jiwa sangat berharga. TNI memang bisa diperbantukan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tapi tetap harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis. Pendekatan ke masyarakat harus tetap dengan santun, persuasif dan edukatif. Jangan sampai nanti pada level tertentu, pendekatan yang ditempuh represif yang justeru bisa menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi,” terang Sukamta.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menekankan bahwa pemerintah harus punya konsep tracing tersebut.
“Misalnya, Pemerintah harus mampu memprediksi angka berapa orang yang akan terkena target tracing ini,” ungkapnya.
Jika tracing dihitung hingga 72 jam ke belakang sejak seorang pasien dinyatakan positif, lanjutnya, maka sudah bisa diperkirakan berapa banyak orang yang kontak erat yang terkena tracing.
“Dari angka ini prosedur apa yang harus dilakukan jika ternyata dari hasil tracing, warga yang terdeteksi positif menjadi meroket. Misalnya, apakah sudah disiapkan tempat untuk isolasi pasien secara cukup ?,” tanya Sukamta.
“Itu semua tadi harus dipikirkan dan disiapkan. Ini lagi pandemi, jadi semuanya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, karena anggaran juga terbatas. Jangan sampai program ini tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya,” harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.