Jakarta (08/02) — Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS DPR RI, Johan Rosihan, menyampaikan pandangannya terkait tantangan Pemerintah dalam dunia pertanian pada acara Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian pada Hari Senin (8/2) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta.
Menurut Johan, sistem ketahanan pangan harus dirumuskan sebagai salah satu tantangan pembangunan nasional 2021.
“Saya mengusulkan agar Kementan melakukan revitalisasi sistem ketahanan pangan nasional untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Baca Juga: Sektor Pertanian Penerima Lapang Kerja Tertinggi, tetapi Pemerintah Abai
Politisi PKS ini secara spesifik menyebut agar sistem ketahanan pangan yang dibangun pada era pandemic ini harus memperhatikan kebijakan logistic dan rantai pasok pangan yang sesuai dengan kebutuhan.
“Pemerintah mesti memperluas akses petani dan peternak pada jejaring pemasaran daring, serta stimulus ekonomi khusus untuk Pertanian,” ujar Johan.
Selanjutnya Johan menjelaskan bahwa Tahun 2021ini banyak terdapat target produksi pangan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran akibat pemotongan Anggaran Kementan 2021.
“Penurunan produksi Pertanian akan berdampak pada kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan, jika semakin melebar maka pemerintah hanya bisa meningkatkan kebutuhan impor sehingga ketergantungan impor terus meningkat setiap tahun”, papar Johan.
Baca Juga: Kunjungi Dapil, Hermanto Ajak Mil…
Oleh karena itu, lanjut Johan, akibat anggaran pertanian yang terbatas pada tahun ini maka Kementan mesti punya jurus jitu dalam menyelesaikan persoalan produksi pangan.
“Saya mengusulkan agar Kementan lebih fokus memperhatikan pengembangan lahan pertanian produktif, terutama di Pulau Jawa yang luasnya terus menurun,” tutur Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini.
Johan mengingatkan agar Kementan tidak terjebak pada program food estate yang banyak menyedot anggaran namun kesesuaian lahan masih bermasalah dan produktivitas yang belum teruji.
“Di samping itu, hal terpenting adalah segera membantu petani dalam hal kepemilikan lahan produktif dan bukan mengembangkan food estate yang belum jelas sistem kepemilikannya,” urai Johan.
Legislator yang terpilih dari dapil NTB 1 ini juga menyampaikan kesiapan NTB menuju swasembada daging dan telur sebagai terobosan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan juga kemantapan roadmap Pertanian di NTB.
“Untuk melakukan hilirisasi produk Pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pertanian. Kita mesti selalu bersemangat melayani rakyat untuk menyediakan pangan yang cukup, aman dan terjangkau,” tutup Johan.