Jakarta (27/01) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Rofik Hananto menilai, meski ada tren penurunan, cadangan gas bumi di Indonesia pada dasarnya masih sangat melimpah.
Karena itu, kata Rofik, Pemerintah diminta untuk meningkatkan porsi gas dalam bauran energi nasional.
“Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan porsi gas dalam bauran energi nasional. Karena gas adalah energi fosil yang paling bersih dan cocok untuk menjembatani transisi bauran energi Indonesia ke depan,” ungkap Rofik Hananto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PGN Tbk, Rabu (27/01/2021).
Rofik menambahkan, harga murah dan ketersediaan pasokan merupakan keunggulan gas bumi ketimbang sumber lain.
Aleg PKS Minta Pemerintah Selesaikan Mismatch Gas untuk Pembangkit PLN
“FPKS mendorong PGN terus mengoptimalkan gas bumi di dalam negeri sebagai economic drive disaat pandemi,” pungkasnya.
Selain itu, FPKS meminta PGN melaksanakan program prioritas 2021 dengan lebih serius dan sesuai target. Karena program prioritas PGN setiap tahun hampir sama yang berbeda hanya soal penambahan nilai target saja.
“Oleh karena itu meski ada pandemi PGN harus terus melaksanakan inovasiagarmampu meningkatkan ketahanan pasokan, efisiensi, dan tingkat layanan lebih baik dari tahun ke tahun,” ujar legislator asal Kabupaten Purbalingga itu.
Sementara terkait program Jaringan Gas (Jargas), sampai dengan saat ini, pelanggan PGN yang telah beroperasi sebanyak 422.153 SR dari total Jargas 537.936 SR.
PGN akan mengoptimalkan pembangunan Jargas mandiri, bersumber dari APBN 2021 dan KPBU, sehingga dapat mencapai pengelolaan sesuai dengan target Proyek Strategis Nasional.
“FPKS mendorong dan mengawal program Jargas PGN terutama untuk kepentingan ekonomi dengan memberi support kepada industry retail dalam memberi solusi dalam situasi pandemi saat ini,” kata Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah VII itu.
Menurut dia, harga murah tentu menjadi variabel positif bagi pelaku industri dan rumah tangga dalam bentuk jaringan gas. Bagi pelaku industri rumah tangga, misalnya, belanja energi yang miring akan signifikan mengurangi beban pokok produksi.
Lebih lanjut Rofik mengatakan, FPKS menuntut kehati-hatian Pemerintah dalam melakukan rencana mengevaluasi penetapan harga gas US$ 6 per MMBTU, khususnya bagi 7 industri khusus yang tidak memberikan efek ganda dan tidak memiliki performa bagus seperti yang diharapkan.
“Karena FPKS melihat kondisi pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh industri, membuat keputusan evaluasi kebijakan harga gas industri harus dikaji ulang,” tegasnya