Maluku (27/1) — Anggota Komisi VII DPR RI Saadiah Uluputty meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar meningkatkan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan penyelesaian program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dalam rangka pengawasan dan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM). Termasuk pemasangan Automatic Tank Gauge (ATG), Electronic Data Capture (EDC), serta CCTV Analitic.

“Kami minta ada pelatihan dan sosialisasi yang benar tentang sistem digitalisasi ini kepada pengelola SPBU agar tujuan digitalisasi ini dapat tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan. Bagaimana sistem pemeliharaan alat digitalisasi di SPBU? ” tanya Saadiah saat rapat kerja dengan BPH Migas pada hari Rabu (27/1) di Gedung DPR RI.

Anggota DPR asal Maluku ini menambahkan, biasanya yang terjadi alat digitalisasi tersebut akan rusak dan tidak ada tindak lanjut karena tidak ada pemeliharaannya. namun dirinya justru menyangkan mengapa terjadi resistensi dari pengusaha SPBU terhadap sistem digitalisasi.

“Kami meminta BPH Migas mengejar target realisasi BBM 1 harga karena di daerah progressnya masih rendah. Selain harga, ketersediaan stock juga penting, khususnya daerah kepulauan sering terjadi kelangkaan BBM” tegas Saadiah.

Saadiah juga mendesak kepada kepala BPH Migas untuk secara serius meningkatkan pengawasan kepada PT Pertamina (Persero) agar meminimalisir losses di setiap SPBU.

“Selain itu, saya meminta agar program BBM 1 harga ditambah di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) agar percepatan ketersediaan dan distribusi BBM di masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi dan untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyalur BBM satu harga,” terang Saadiah.