Jakarta (19/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pimpinan Komisi VII menyelenggarakan rapat gabungan bersama Komisi IX dengan mengundang Menristek, Menkes, Satgas Covid-19, BPOM dan BUMN Bio Farma.
Rapat diselenggarakan, untuk membahas percepatan jadwal uji pra klinis dan uji klinis vaksin merah serta membahas dukungan Pemerintah untuk menyertakan vaksin Merah Putih dalam program vaksinasi nasional double doses.
Baca juga : Wakil Ketua FPKS Desak Pemerintah Percepat Produksi Vaksin Merah Putih, Jangan Andalkan Impor
Hal itu disampaikan Mulyanto saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menristek/Ka BRIN, Direktur LBM Eijkman dan Kepala LPNK Ristek, Senin (18/1) di Gedung Nusantara 1, Komplek DPR RI.
“Hal ini penting karena kita tengah berkejaran dengan waktu terkait pandemi Covid-19 ini. Komitmen terhadap 3 juta vaksin Sinovac sudah terlanjur diambil Pemerintah meski vaksin ini hanya memiliki efikasi sebesar 65%. Karena itu masih diperlukan tambahan lebih dari 100 juta dosis vaksin untuk vaksinasi penduduk Indonesia secara signifikan. Jumlah ini sangat besar dan secara bisnis merupakan pasar yang empuk,” tegas Mulyanto.
Baca juga : Vaksinasi Bergulir Mulai Hari ini, Politisi PKS: Ini Momentum Perbaikan Penanganan Pandemi
Menurut Mulyanto, produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih sangat penting agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan sekedar menjadi pasar bisnis vaksin semata. Selain itu Mulyanto khawatir uang negara yang terbatas dan didapat dari utang terkuras habis hanya untuk membeli vaksin impor.
“Karena itu sangat masuk akal kalau kita menggesa riset dan produksi vaksin Merah Putih agar segera digunakan bagi pemulihan pandemi Covid-19. Jangan sampai terlambat yakni diproduksi pada saat pasar vaksin sudah jenuh,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.
Mulyanto menambahkan pengadaan vaksin tidak boleh dimonopoli oleh satu produk dengan harga yang tak terkendali. Menurutnya, potensi pasar vaksin jangan hanya dinikmati oleh berbagai produk impor yang menyedot devisa Negara. Untuk itu perlu intervensi Negara untuk mendorong riset dan produksi vaksin Merah Putih.
“Ini penting agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi Negara pembuat, yang berbasis keunggulan para innovator handal nasional. Kita bisa,” tandas Mulyanto.
Baca juga : Vaksinasi Mulai Dilakukan, Netty: Bukan Berarti Boleh Lepas Kendali dan Tak Jalankan Prokes
Dalam Raker bersama Komisi VII DPR RI, Senin (18/1) Menristek/Ka BRIN menyatakan ada 11 platform riset vaksin Merah Putih oleh 6 lembaga riset yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM. Yang tercepat, LBM Eijkman menjadwakan uji klinis tahap 1-3 bersama BUMN Bio Farma pada buan Juli-Desember 2021 dan target memperoleh izin BPOM dan diproduksi massal pada bulan Januari 2022.
Raker Komisi VII DPR RI dengan Menristek/ Kepala BRIN ditutup dengan kesepakatan akan segera menjadwalkan rapat gabungan komisi DPR untuk mebahas percepatan riset dan produksi vaksin Merah Putih.