Sumedang (16/01) — Rasa keprihatinan dan duka mendalam menyelimuti banyak pihak pasca terjadinya musibah longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terjadi pada 9 Januari 2021 silam.

Tak terkecuali bagi Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf. Bukhori turut berkabung dan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya 24 orang yang menjadi korban jiwa akibat musibah longsor tersebut.

“Turut berduka cita atas wafatnya para korban. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya berdoa kepada Allah supaya mereka dianugerahkan surga dan ditanamkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Bukhori saat melakukan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR di lokasi bencana longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Jumat (15/01/2021)

Politisi PKS ini mendorong dilakukannya evaluasi peta zonasi risiko rawan bencana di tingkat kabupaten/kota. Pasalnya sejak Oktober 2020, BMKG telah memprediksi prospek iklim di awal tahun 2021 bahwa akan terjadi intensitas curah hujan dengan kategori tinggi yang meliputi sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk sebagian besar Jawa. Hal ini dikarenakan oleh fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak Oktober 2020 dan diprediksi berlangsung hingga Mei 2021.

“Data dari BMKG ini semestinya menjadi acuan kuat bagi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam menyusun peta zonasi risiko rawan bencana yang sangat mungkin berubah-ubah dari waktu ke waktu mengingat fenomena pemanasan global turut berpengaruh terhadap perubahan iklim yang tidak menentu,” ungkapnya.

Pemutakhiran data terkait peta zonasi, demikian Bukhori melanjutkan, harus dilakukan secara dinamis.

“Penyediaan data mutakhir dan rencana strategis yang matang adalah instrumen penting bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan mitigatif, yakni kebijakan yang mampu mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam hadapi ancaman bencana,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini juga meminta pemerintah supaya merelokasi tempat tinggal korban terdampak bencana dengan cara maslahat ke tempat yang lebih aman demi keselamatan di waktu mendatang.

“Tidak hanya itu, saya meminta supaya warga yang saat ini masih berada di wilayah rawan bencana diberikan treatment yang tepat oleh pemerintah untuk mengantisipasi timbulnya kerugian jiwa maupun material yang lebih parah jika terjadi musibah di waktu mendatang,” ujar Bukhori.

Alhasil, lanjutnya, evaluasi komprehensif atas kebijakan tata ruang pemukiman mutlak dilakukan.

“Setiap nyawa manusia bernilai harganya. Mindset ini harus ditanamkan untuk menjadi modal sosial bagi setiap pemangku kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya memberikan rasa aman. Langkah tersebut bisa dilakukan melalui peningkatan dalam berbagai aspek kegiatan mitigasi bencana seperti perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana bagi warga hingga melalui upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana,” ungkapnya