Jakarta (12/01) — Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada awal Februari 2021. Diskusi dan spekulasi tentang bursa calon Kapolri pun kian riuh dengan berbagai pendapat masyarakat yang concern pada korps Bhayangkara tersebut.

Dilansir dari situs resmi Kompolnas, Mahfud MD selaku ketua sekaligus Menkopolhukam, menyebut setidaknya ada 5 (lima) nama calon Kapolri yang diajukan ke Presiden.

Kelima nama tersebut adalah Wakil Kapolri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Ariel Sulistyanto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah melihat keriuhan bursa Kapolri itu merupakan sesuatu yang wajar.

Menurut Dimyati, hal ini dikarenakan posisi Kapolri yang strategis serta rasa cinta masyarakat kepada institusi tersebut sehingga berharap Polri menjadi lebih baik dan humanis.

“Sorotan dan pendapat masyarakat tentang bursa calon Kapolri merupakan sesuatu yang wajar. Selain karena posisi Kapolri yang strategis, saya yakin bahwa hal ini didasari oleh rasa cinta terhadap Polri, sehingga masyarakat ingin agar Polri lebih baik, lebih humanis dan dekat dengan masyarakat. Lebih merangkul.” Jelas legislator asli Banten tersebut.

Lebih jauh, Dimyati mewanti-wanti bahwa PR Polri sangat banyak terutama sektor pemenuhan dan penghormatan HAM serta perbaikan tubuh internal Polri.

“Kapolri baru akan dihadapkan dengan segudang PR yang harus diselesaikan dengan baik. Sektor pemenuhan dan penghormatan HAM harus menjadi salah satu prioritas dalam setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan Polri”. Pungkasnya.

“Misalnya, kasus penembakan 6 (enam) laskar FPI harus ditangani dengan adil, transparan dan akuntabel serta harus jadi yang terakhir di Indonesia. Tidak boleh terulang lagi. Kemudian masalah penanganan massa aksi yang cenderung abuse of power adalah PR lainnya. Polri harus humanis.” Lanjut doktor ilmu hukum jebolan UNPAD ini.

Dari sektor perbaikan internal Polri, lanjutnya, masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan narkoba juga harus menjadi perhatian serius Kapolri baru.

“Kami di Komisi III, insyaa Allah akan mengkonfirmasi hal-hal ini pada saat fit and proper test calon Kapolri di DPR nanti,” tutup Dimyati penuh semangat.