Sumbawa (08/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyesalkan lambannya Pemerintah mengendalikan harga komoditas pangan seperti naiknya harga tempe dan tahu karena tingginya harga kedelai.
Bahkan, menurut Johan, saat ini dua komoditas pangan seperti cabai dan daging sapi ikut meroket naik pada awal tahun 2021 ini.
“Kenaikan harga bahan pangan tersebut belum bisa dikontrol pemerintah padahal tugas pokok pemerintah adalah untuk mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh Indonesia”, tegas Johan.
Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menstabilkan harga komoditas pangan di pasaran.
Karenanya, Johan menilai gejolak harga yang terjadi pada komoditas kedelai, cabai dan daging sapi akan berdampak kepada masyarakat luas selaku konsumen dan juga merugikan para petani selaku produsen komoditas tersebut.
“Kita khawatir jika Pemerintah lamban maka akan memicu kenaikan berbagai komoditas pangan lainnya sehingga fluktuasi harga semakin tidak terkendali dan berdampak munculnya keresahan sosial pada masa pandemic ini” ujar Johan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai rawit merah tembus mencapai Rp 100.000 per kilogram dan juga daging sapi mengalami kenaikan mencapai Rp 126.000 per kilogram.
“Kenaikan dan gejolak harga dari komoditas pangan tersebut akan menurunkan kesejahteraan rakyat dan menambah beban penderitaan masyarakat yang saat ini berada pada masa pandemi yang berkepanjangan,” tutur Johan.
Legislator dari NTB ini menilai seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan harga komoditas pangan ini, misalnya dengan meningkatkan jumlah stok dan pasokan yang dapat menurunkan harga komoditas tersebut pada bulan-bulan sebelumnnya.
“Disamping itu pemerintah juga bisa mengembangkan pasar lelang di daerah produsen dan konsumen untuk menjaga kelancaran pasokan dan stok pangan,” urai Johan.
Politisi PKS ini selalu mendesak Pemerintah untuk bisa terlepas dari ketergantungan impor pangan dengan cara meningkatkan kemandirian pangan dalam negeri dan fokus meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pasar serta memperbaiki skema distribusi dan tata niaga pangan yang jelas.
Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini berharap pemerintah segera sadar bahwa pemantapan produksi pangan harus diprioritaskan karena hal tersebut dapat menstabilkan pasokan dan harga pangan dalam negeri.
“Jadi dari hulu sampai ke hilir tata Kelola pangan ini harus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan”, tutup Johan.