Jakarta (17/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, pada masa reses DPR mengikuti kegiatan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Sumatera Selatan, Selasa, (15/12/2020).
Agenda tersebut dilakukan untuk melakukan Peninjauan PT Pusri, sebagai salah satu BUMN yang berperan sebagai produsen pupuk di Indonesia. Kunjungan tersebut untuk memantau kegiatan produksi pupuk sekaligus memastikan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas Pertanian di Indonesia.
“Terjadinya kelangkaan pupuk dan banyaknya keluhan petani saat ini, mengharuskan pemerintah untuk segera mencari terobosan agar pupuk mudah didapat dan harga murah terjangkau tanpa ‘ribet’ dengan berbagai aturan,” ujar Johan.
Politisi PKS ini menilai agar kebijakan pupuk bersubsidi harus berpihak kepada petani kecil, jangan sampai harga pupuk terasa mahal dan memberatkan petani sehingga mereka tidak bersemangat melakukan kegiatan usaha tani.
“Pupuk bersubsidi sangat langka di berbagai daerah dan kalau pun ada harganya sangat mahal maka pemerintah harus selalu mengontrol rantai distribusi pupuk agar selalu tersedia sebelum musim tanam tiba,” urai Johan mengkritisi kebijakan Pemerintah.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini sangat prihatin dengan banyaknya keluhan petani terkait pupuk bersubsidi ini, maka Johan selalu menegaskan kepada pemerintah untuk bisa menjamin terlaksananya prinsip 6 T kepada petani, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.
“Pada masa pandemi ini, saya meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada petani dengan cara mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang signifikan sebagai insentif untuk meningkatkan produktivitas Pertanian kita,” tutur Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini berharap adanya transparansi dan aksesibilitas data eRDKK kepada semua stakeholders Pertanian agar verifikasi dan validitas data lebih teruji dan bisa memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pada setiap rantai distribusi pupuk bersubsidi.
“Pemerintah harus segera mengatasi pokok persoalan pupuk bersubsidi yang seringkali berulang setiap tahun,” tutup Johan.