Padang (09/12) — Legislator PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina mengingatkan kembali kepada Pemerintah, melalui kementerian BUMN agar dalam persoalan Vaksin jangan hanya jadi distributor saja.
Anggota DPR RI Komisi VI ketika Kunjungan Spesifik ke BUMN Farmasi, mendapat keterangan bahwa Biofarma berupaya memproduksi 140 juta bahan baku vaksin Covid-19.
Baca juga : Vaksin Sinovac Datang, Mufida Pertanyakan Hasil Uji Klinis, Izin Edar dan Sertifikat Halal
Namun, Menurut anggota DPR Komisi VI ini, dalam waktu dekat ini Pemerintah sudah mendatangkan vaksin Sinovac dari Cina sebanyak 1,2 juta dosis. Perlu penjelasan yang masif bahwa vaksin ini aman, efektif ketika digunakan masyarakat luas.
“Vaksin ini kan reaksinya sangat beragam terhadap orang-orang. Itu domain praktisi kesehatan yang mesti fokus mendalami dan mengawasi efektivitas vaksin ini. Namun sebagai anggota DPR yang bermitra dengan komisi VI, mesti dipikirkan, kemampuan rakyat dalam membeli vaksin, skema harga dan lain-lain. Jika perlu, rakyat miskin dan seluruh peserta BPJS di gratiskan agar tidak menambah beban ekonomi rakyat. Untuk mayarakat yang memiliki kemampuan bayar, pemerintah tidak menetapkan tarif tinggi untuk vaksin mandiri. Pemerintah harus menetapkan harga yang terjangkau supaya distribusi vaksin jadi lebih merata”, tutur Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini sangat barharap covid-19 ini selesai, dan salah satu upayanya adalah pemerintah secepat mungkin mendistribusikan vaksin agar upaya pengendalian Covid-19 lebih cepat.
“Namun steriotipe di masyarakat bahwa vaksin ini ada pembonceng yang memburu rente harus ditepis sedemikian rupa dengan cara untuk rakyat miskin mesti gratis,” tandas Nevi.
Nevi pun mendengar adanya penolakan dari sejumlah masyarakat terhadap vaksin. Untuk itu, menurut Nevi, simbol-simbol negara harus menjadi contoh lebih dahulu untuk divaksin.
“Presiden, para Menteri, Anggota DPR, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), sebagai simbol masyarakat harus lebih dulu divaksin. Supaya masyarakat merasa aman dan percaya terhadap vaksin,” kata Nevi di Padang, Rabu (09/12).
Baca juga : Izin Vaksin Covid BPOM Mundur, Mufida: Prasyarat Ketat untuk Keselamatan Warga
Nevi menambahkan, Pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi terhadap orang-orang yang berdiri di garda terdepan dalam penanganan Covid. Seperti tenaga kesehatan, aparat keamanan, ASN, dan orang-orang yang terpapar Covid-19.
“Berkaitan dengan vaksin ini, saya berharap tidak ada yang mendompleng dalam perburuan rente akibat vaksin ini. Semua pihak harus memikirkan Indonesia terlebih dahulu agar terbebas dari covid-19 dan beraktivitas normal seperti tidak terjadi pandemi. Setiap orang yang mencoba memanipulasi vaksin ini harus ditindak tegas dan yang dapat melakukan ini adalah pemerintah”, tutup Nevi Zuairina.