Surabaya (04/12) — Upaya menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan secara terus menerus, mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara begitu besar.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), UMKM memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 60% dan menyerap tenaga kerja sekitar 97%.

“Sebagai sektor yang telah berkontribusi begitu besar terhadap PDB nasional, sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM”, kata Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin, Ak.

Baca juga : Anis Sarankan Pemerintah Gandeng Koperasi Salurkan Dana PEN untuk UMKM

Salah satu upaya pengembangan UMKM yang dilakukan Pemerintah adalah dengan membentuk Holding BUMN UMKM. Sebagaimana diketahui Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN sektor UMKM dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Amin berharap, rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.

Oleh karena itu, Pemerintah harus menyiapkannya secara matang, dengan menyusun terlebih dahulu peta jalan Holding BUMN secara jelas.

“Dengan begitu pelaksanaan Holding BUMN sektor UMKM lebih terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM dapat terlaksana dengan baik” tambah Amin.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, pembentukan skema holding BUMN sektor UMKM ini sangat penting. Namun demikian, jangan sampai keberadaan holding malah mengurangi performa perusahaan.

BRI misalnya, selama ini tidak hanya melayani bentuk program pembiayaan UMKM, KUR dan kredit tanpa agunan (KTA) serta program kerakyatan lainnya, tapi BRI juga menggarap sektor korporasi. Yang realistis memang, BRI menjadi induk holdingnya. Namun ini juga perlu sinergi kuat agar performa Pegadaian dan PNM tidak menurun.

Selama ini PNM memiliki performa yang sangat baik, non performing loan (NPL) PNM pada bulan Mei 2020 sebesar 1,62%. Diperlukan konsolidasi terkait penataan struktur pinjaman, skema pengembalian, kriteria UMKM sasaran, dan lain-lain saat holding dibentuk. Tanpa konsolidasi yang kokoh, kata Amin, dikhawatirkan NPL PNM malah melonjak.

“Pembentukan Holding BUMN sektor UMKM diharapkan memaksimalkan proses pengembangan UMKM, karena ketiga perusahaan BUMN anggotanya bisa saling mengisi dan menguatkan sesuai masing-masing lini bisnis utamanya,” beber Kapoksi VI dari Fraksi PKS itu.

Kerjasama ketiga BUMN diharapkan menciptakan inovasi dan terobosan dalam menyalurkan bantuan pemerintah untuk UMKM. Dari 64 juta UMKM, saat ini baru delapan juta atau 13% saja yang terintegrasi dengan teknologi digital.

baca juga : Syaikhu Minta Pemerintah Tak Cabut Subsidi dan Stimulus kepada UMKM

Menurut Amin, hadirnya Holding BUMN sektor UMKM ini dapat menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan baik, karena alasan belum bankable ataupun karena belum terintegrasi dengan teknologi digital.

“Ketiganya merupakan BUMN sehat. PNM sangat kuat dalam menyalurkan kredit hingga ultra mikro, BRI mampu menjangkau hingga ke pelosok desa, dan Pegadaian punya skema serta sistem pengelolaan keuangan yang sudah teruji. Kolaborasi ketiganya bukan hanya mengembangkan UMKM namun akan melahirkan UMKM-UMKM baru,” Kata Amin.

Selain itu peluang UMKM untuk mengakses anggaran dan jaringan bisa lebih mudah dan cepat. Melalui BUMN Holding, UMKM yang selama ini belum terjangkau layanan ketiga perusahaan tersebut bisa dilayani dengan saling menutupi kekurangan.

“BUMN memberikan dampak positif dengan konsolidasi, namun jika tidak matang, bisa mempertaruhkan hal yang sudah berjalan selama ini,” terang Amin.

Pembentukan holding bukan sekedar menyehatkan perusahaan, namun lebih kepada efisiensi dan efektivitas bisnis. Meskipun dilakukan efisiensi, Amin mengingatkan agar holding ini harus tetap melindungi pekerja dari ancaman PHK.

“Ini harus jadi komitmen ketiga BUMN untuk tidak melakukan PHK”, ujarnya.

Pembentukan holding juga diharapkan dapat menggenjot kinerja ekspor produk UMKM di Indonesia. Saat ini, data Kemenkop UMKM menyebutkan, UMKM yang berorientasi ekspor baru 14,5% dari seluruh produk UMKM. Padahal di Thailand sudah 35% ekspor UMKM, Jepang 55%, Korea 60%, China 70%.