Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Pembagian 25 Ribu Masker Medis di Dapil, Bukhori Singgung Kebijakan Bupati Kendal

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

 

Kabupaten Kendal (25/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyalurkan bantuan sebanyak 25 ribu masker medis kepada puskesmas Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Selain bantuan masker, Anggota legislatif dapil Jateng I ini juga menyerahkan bantuan sejumlah alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan di sana.

Bantuan ini diberikan sebagai wujud keprihatinannya mendengar laporan bahwa sejumlah tenaga kesehatan setempat terpaksa menggalang dana secara swadaya untuk membeli masker dan perlengkapan penunjang keselamatan lainnya dalam penanganan Covid-19.

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan, merupakan ujung tombak penangangan Covid-19. Mereka sudah bertaruh nyawa, maka jangan lagi mereka dipersulit dengan urusan teknis seperti pemenuhan kebutuhan masker dan lain sebagainya,” tegasnya saat melakukan penyerahan bantuan di Puskesmas Kaliwungu, Selasa (24/11/2020).

Sejumlah APD yang dibagikan antara lain 25.000 masker, 9 paket komplit APD dan 1 dus hazmat. Selain di Kaliwungu, bantuan serupa juga akan didistribusikan ke 10 puskesmas rawat inap di Kabupaten Kendal.

Anggota Baleg DPR ini juga menuturkan salah satu masalah krusial di tingkat puskesmas adalah kebutuhan masker dalam jumlah banyak tetapi tidak dibarengi oleh persediaan yang memadai. Pasalnya, selain untuk kepentingan tenaga kesehatan, masker juga diperlukan oleh pasien selama dalam penanganan.

“Idealnya setiap 4 jam sekali harus ganti masker, tetapi saat ini baru bisa disediakan 1 hari sekali berdasarkan keluhan yang saya terima,” imbuhnya.

Selain mengeluhkan persediaan masker yang terbatas, para tenaga kesehatan di puskesmas juga mengeluhkan kebijakan Bupati Kendal yang akan dilaksanakan tahun 2021 terkait pencabutan seluruh subsidi terhadap puskesmas. Sementara, puskesmas ini belum memiliki persiapan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kita akan coba advokasikan hal ini kepada stakeholders terkait dengan memanfaatkan sumberdaya yang kami miliki. Sudah sepatutnya keputusan terkait kebijakan strategis di daerah mempertimbangkan aspirasi masyarakat terdampak supaya tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya,” pungkasnya.