Selasa (24/11) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menerima aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tangerang wilayah utara terkait permasalahan pertanahan yang mereka alami melalui platform virtual Zoom, Selasa (24/11) dalam program unggulan Fraksi PKS DPR RI Hari Aspirasi.
Dalam pertemuan tersebut, warga yang berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan, mengeluhkan kinerja BPN dan perangkat desa karena adanya penyerobotan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah oleh oknum mafia di wilayah mereka. Menurut mereka, total tanah yang dikuasai mafia tanah itu telah mencapai 900 hektar.
Menanggapi hal ini, Teddy menyampaikan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan semaksimal mungkin.
“Kami dari fraksi PKS senantiasa memperjuangkan hak-hak rakyat dan akan terus membersamai rakyat yang terdzolimi. Dalam kasus ini, jelas bahwa telah ada penyerobotan tanah yang merugikan rakyat. Padahal tanah sangat berhubungan dengan hajat hidup rakyat”, ujar Anggota DPR Komisi II ini.
Ia pun menyatakan bahwa PKS akan berupaya memfasilitasi pertemuan dengan ATR/BPN Pusat, agar permasalahan ini dapat diketahui oleh pihak yang tepat dan diharapkan segera menemui titik terang.
“Kami mohon perwakilan warga untuk menyampaikan data-data yang lengkap kepada kami untuk dipelajari. Mungkin di pekan ini kita bisa rencanakan pertemuan lanjutan secara offline di DPR RI untuk berdiskusi soal data dan menyamakan persepsi. InsyaAllah, di hari Kamis depan (03/12) ada jadwal rapat Komisi II dan ATR/BPN. Nanti kita akan menyampaikan keluhan Bapak/Ibu kepada pihak ATR/BPN”, jelas Teddy.
Sebelumnya, ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Tangerang Wilayah Utara ini telah berunjuk rasa di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang sebanyak dua kali, yakni pada bulan Agustus dan Oktober, tetapi belum ada kejelasan hingga saat ini.
Sebagai informasi, FPKS DPR RI memiliki Program Unggulan Fraksi PKS yang berorientasi kepada kerakyatan, keumatan dan nasionalisme kebangsaan.
PROGRAM UNGGULAN FPKS DPR RI
1. Hari Aspirasi Rakyat (Selasa dan Jum’at)
➡️ Karpet merah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Anggota DPR Fraksi PKS, tanpa sulit dan berbelit. Memperkuat fungsi representasi dan relasi konstituensi yang kokoh di DPR.
2. Diplomasi Parlemen (Kunjungan Resmi Fraksi PKS kepada Mitra Fraksi di Luar Negeri & Ambassador’s Talks)
➡️ Upaya Fraksi mendukung diplomasi RI melalui peran diplomasi parlemen, menjalin persahabatan dan kerjasama dengan para duta besar, parlemen negara sahabat, organisasi internasional, dan mitra strategis internasional lainnya.
3. Lomba Karya Tulis Kebangsaan
➡️ Menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, memupuk rasa cinta tanah air, peduli terhadap kondisi bangsa dan negara melalui tulisan ide dan gagasan untuk kemajuan Indonesia
4. Lomba Baca Kitab Kuning
➡️ Menghidupkan kecintaan pelajar pada ilmu, ulama, pesantren serta khasanah pengetahuan Islam dari sumbernya yang original dan otentik.
5. Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno
➡️ Menghayati makana proklamasi dan menumbuhkan semangat patriotisme generasi bangsa untuk terus menjaga kemerdekaan dalam dimensi kekinian.
6. Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa
➡️ Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada genarasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.
7. Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan
➡️ Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Menghadirkan tokoh PKS, tokoh bangsa dan pakar yang terkemuka.
8. Parlementaria ( Diskusi Publik, PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report, Ruang Aleg dan Internshipks)
➡️Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.