Jakarta (20/11) — Wakil Ketua Badan Akuntabillitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu, meminta pemerintah untuk tidak mencabut bantuan subsidi dan stimulus kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil DAN Menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Syaikhu usai memimpin rapat BAKN dan Pemerintah Provinsi Bali. Ini merupakan rangkaian kegiatan lawatan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bali dalam rangka menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Selasa (17/11/2020).

“Saya meminta agar pemerintah tidak mencabut subsidi dan bantuan kepada UMKM,” kata Syaikhu.

Permintaan Syaikhu ini karena mencermati adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap pencabutan subsidi. Ini karena akan berakhirnya masa pemberian bantuan (subsidi dan stimulus) di akhir tahun 2020. Ia mengaku akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak mencabut bantuan subsidi dan stimulus.

“Ada kekhawatiran dari para pelaku UMKM terkait dengan berakhirnya masa pemberian bantuan ini pada akhir tahun 2020, sementara para pelaku UMKM belum bisa survive,” jelas Syaikhu.

Bali menjadi salah satu daerah yang terdampak besar akibat pandemi Covid-19. Dilaporkan, pertumbuhan ekonomi berada pada kondisi minus hampir 14 persen.

Anggota Komisi V DPR RI yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan bahwa dari angka pertumbuhan ekonomi tersebut, telah mempengaruhi kondisi para pelaku UMKM di Bali yang dinilainya sangat sulit mengembangkan usaha agar bisa bertahan.

“Oleh karena itulah harus ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemda sudah menyalurkan Rp 48 miliar untuk UMKM, nah pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan bantuan-bantuan termasuk subsidi energi,” tegas legislator dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu.