Jakarta (06/11) — Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, menyampaikan kritik dan sarannya mengenai pergantian komisaris BUMN beberapa hari yang lalu.
Hal ini disampaikan Rofik pada acara PKS Legislatif Corner, Jakarta, Jumat (06/11/2020).
Rofik menyatakan bahwa jumlah BUMN saat ini sangat banyak, bahkan mencapai angka ribuan.Tetapi, permasalahan yang dihadapi juga semakin bertambah banyak dan belum terselesaikan dengan baik.
“Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, dari mulai resesi, merugi hingga bangkrut. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri, bahwa kita butuh orang-orang yang memenuhi qualified sangat tinggi untuk mengelola BUMN di Negeri ini,” kata Rofik.
Rofik menyatakan, bahwa sangat banyaknya masalah yang dihadapi tersebut, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan komisaris yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di Negeri ini. Dengan menghadirkan komisaris yang memenuhi kebutuhan serta dapat menghadapi tantangan yang begitu banyak seperti dengan memiliki pengalaman yang banyak, jam terbang yang cukup, handal mengelola koorporasi, sekaligus punya kompetensi dan keahlian.
“Komisaris merupakan strategi inti dari perusahaan agar terkonsentrasi dan sustainable. Sehingga dapat berjalan dan tumbuh dengan baik. Sangat dibutuhkan orang-orang yang bisa membantu kinerja perusahaan atau perseroan. Contohnya ahli strategi, marketing, punya keahlian dan punya pengalaman sebagai direktur yang mengelola masalah keuangan, karena keuangan ini merupakan contoh bagian terpenting menyusun sebuah perencanaan yang baik, punya pengalaman dibidang garap perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan energi komisaris atau direkturnya harus punya pengalaman yang mendukung perusahaan tersebut,” jelas Rofik.
Ia juga menegaskan bahwa, komisaris seharusnya orang yang punya banyak gagasan dan kaya akan pengalaman, dan harus memiliki kompetensi yang tinggi.
“Masalahnya, komisaris yang banyak menempati posisi-posisi strategis saat ini dihadirkan orang-orang yang belum kita yakin betul, kompetensi mereka untuk menjadi komisaris, apalagi ada kesan bahwa yang menempati disitu karena salah satu bagian dari balas jasa atas perjuangan mereka sebagai relawan,” tambah Rofik.
Rofik juga menegaskan, bahwa rangkap jabatan disuatu kementerian dan perusahaan tertentu, bisa mengakibatkan tanggung jawab yang tidak sempurna dan kurang optimalnya fungsi-fungsi pengawasan dari komisaris tersebut.
Kemudian, berdasarkan regulasi yang ada, rangkap jabatan disebuah instansi tidak diperbolehkan sesuai dengan UU BUMN Pasal 33, dikarenakan hal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi konflik interest serta konflik kepentingan.
“Pertamina bisa menjadi contoh, karena tiba-tiba merugi terlalu banyak, karena lifting rendah, karena SOP kurang, tidak bisa mengambil keuntungan, karena ekspor, karena covid-19 dsb. Tapi dibalik itu kita bisa menganalisa bahwa pertamina membuat strategi yang kurang tepat, ketika mengambil alih atau membeli saham dari prancis yang jumlahnya cukup besar, dan sahamnya jatuh, dan diperkirakan rugi sampai 7,5 Triliun,” tegas Rofik.
Rofik mengkhawatirkan penempatan para relawan membuat perusahaan tidak berjalan dengan baik, apalagi jika tidak bisa memberikan fungsi kontrol yang baik, dan akan menjadi pihak-pihak dengan yang tidak kemampuannya dengan pengalaman yang tak cukup, memberikan masukan-masukan yang kurang sesuai.
“BUMN itu semestinya dikelola dengan bagus oleh para professional, ya mau dari orang politik tidak masalah, yang penting professional, karena para penghuni partai ini kan punya orang-orang yang tidak hanya ahli bicara, tapi juga memiliki pemikiran yang ulung, punya ide yang kuat, dan itu kurang lebih dibutuhkan oleh negara agar ditempatkan di BUMN agar BUMN sehat dan qualified dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat,” pungkas Rofik.
BUMN yang jumlahnya ribuan tentu harus menjadi rumah untuk bangsa ini, rumah bagi anak bangsa terbaik, rumah bagi orang-orang yang banyak karyanya bagi negeri ini. Serta memiliki tujuan yang utuh ialah menguasai lapangan kerja untuk masyarakat.
“Negeri ini sudah sangat majemuk tapi Bhineka Tunggal Ika. PKS akan mempelopori bagaimana jika berkuasa, seluruh anak bangsa, unsur bangsa ini terlibat didalamnya. Agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur didalam naungan Allah SWT yang Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tutup Rofik.