Jakarta (23/10) — Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai bahwa selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, pemerintah tidak perhatian atas permasalahan pangan di masa pandemi.

Menurut Johan, pemerintah tidak paham atas dasar kepentingan negara dan justru gagal fokus, panik, dan semakin menciptakan keadaan yang rumit.

“Pemerintah tidak paham atas kepentingan dasar negara sehingga saat menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah hanya peduli atas packagingnya saja, tetapi isi dalamnya tidak ada. Ini merupakan kepanikan pemerintah yang ditransfer kepada perwakilan rakyat” jelas Johan saat menjadi narasumber di PKS Legislative Corner, Jum’at (23/10).

Kemudian, Johan menjelaskan ketahanan pangan di Indonesia selama pemerintahan Jokowi belum optimal, bahkan tidak ada perhatian sama sekali sejak dilantiknya Jokowi sebagai presiden RI.

“Ketahanan pangana di Indonesia masih lemah. Berdasarkan indeks ketahanan pangan, Indonesia ada di peringkat ke-62 dari 113 negara. Padahal kit aini negara yang agraris, tetapi penanganan yang diberikan pemerintah masih buruk” tutur Johan.

Selain itu, Johan juga menyanyangkan tindakan pemerintah yang membentuk kebijakan mengutamakan impor daripada menggunakan produk pangan dari dalam negeri. Ini menyebabkan menurunnya semangat petani dan nelayan dalam memproduksi pangan.

“Kebijakan yang dibentuk pemerintah itu sangat berdampak kepada para petani dan nelayan. Adanya kebijakan mengutamakan impor membuat produk dalam negeri dipandang rendah. Ini membuat para petani dan nelayan tidak semangat dalam memproduksi pangan” terang Johan.

Terakhir, sebagai penutup Johan berharap agar pemerintah mulai fokus terhadap permasalahan pangan nasional. Apabila permasalahan ini teratasi, tentunya kesejahteraan masyarakat akan semakin mudah dicapai.