Jakarta (11/09) — Kegagalan pembukaan lahan gambut menuai kritik Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Slamet.

Anggota Komisi IV DPR ini menilai, dana triliunan rupiah untuk lahan gambut, lebih baik dialihkan untuk keperluan mendesak lainnya.

“Membangun sawah di lahan gambut pernah gagal di masa lalu, kenapa ingin diulang? Padahal ada banyak lahan tidur milik Perhutani dan PTPN yang bukan gambut banyak kok ga digunakan?,” ujar Anggota DPR asal Sukabumi ini kepada media Kamis (11/09).

Menurut Slamet, lahan sawah di lahan ex gambut yang sekarang produktif adalah milik rakyat. Masalahnya, sambungnya, Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah di sawah milik rakyat.

”Padahal kita ini masih ada sekitar 1,5 juta lahan terlantar yang masih bisa dioptimalkan,” tegasnya.

Selain itu, sambung Slamet, Program Pemerintah Food Estate itu akan digarap Kemenhan bukan Kementan. Oleh sebab itu, selama ini tidak pernah ada rapat kordinasi dengan komisi IV.

”Kami dari komisi IV sulit mau mendukung program tersebut karena perencanaannya masih samar, sementara sekarang Komisi IV diminta memberi persetujuan anggaran, tentu sulit kami mengabulkan,” tegasnya.

Menurut Slamet, secara prinsip, program Food Estate utk menjaga ketahanan pangan merupakan ide bagus dan pihaknya setuju.

“Namun Food Estate ini harus diurus di lokasi yg tepat,” pungkasnya.