Jakarta (25/08) — Fraksi PKS DPR RI menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan oleh Pemerintah pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (25/08).
Fraksi PKS yang diwakili Anggota Badan Anggaran, Hermanto, menyampaikan dalam pandangan Fraksi PKS bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang mencapai sekitar 4,5-5,5 persen kurang realistis.
“Hal ini karena dalam kondisi normal saja, pertumbuhan ekonomi gagal dicapai. Perlu ada kajian lebih mendalam sehingga target pertumbuhan ini lebih kredibel, konsisten dan dapat menjadi acuan bersama ke depan” ujar Hermanto.
Selain itu, menurut Hermanto, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pada triwulan ii-2020, ekonomi Indonesia turun hingga 5,32%.
Angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang pada Maret 2020; naik 1,63 juta dalam enam bulan. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu, jumlah penduduk miskin naik 1,28 juta orang. Jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2%
Untuk meringankan beban rakyat, Fraksi PKS mengusulkan agar Pemerintah mengurangi sejumlah pajak. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor, Beban Balik Nama Kendaraan Bermotor Dua, dan biaya pungutan STNK. Selain itu, diharapkan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) diberlakukan seumur hidup untuk mengurangi beban waktu/tenaga masyarakat.
“Ini perlu dilakukan agar masyarakat miskin dan rentan yang umumnya menggunakan kendaraan bermotor roda dua tidak terbebani setiap tahunnya. Khusus untuk pajak kendaraan bermotor, pendapatan daerah yang berkurang dapat ditambal dengan bagi hasil pemerintah pusat ke daerah” ujar Hermanto.
Daya beli masyarakat yang rendah juga dapat diatasi dengan menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak berpenghasilan di bawah 8 juta per bulan. Hal ini karena Fraksi PKS melihat kenaikan PTKP yang belum cukup mendongkrak daya beli masyarakat, serta besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan, sehingga dibutuhkan stimulus fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Daya beli masyarakat diharapkan dapat meningkat signifikan dengan menghapus PPh tersebut” ujar Hermanto.
Fraksi PKS juga menyoroti target pendapatan yang dipatok tumbuh 4,3% dari target 2020, sedangkan penerimaan perpajakan dipatok tumbuh 5,8%. Target-target tersebut perlu dikaji lebih lanjut terutama adanya potensi terjadinya shortfall perpajakan yang perlu diantisipasi semenjak awal.
“Pemerintah harus menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lambat akibat wabah Covid- 19, deindustrialisasi dini dan ketidakpastian perekonomian global, Kami menilai realisasi pendapatan negara yang hanya sebesar 90,6% dari target pada tahun 2019, dan realisasi per Juni 2020 yang hanya 47,7% sangat jauh dari harapan dan perlu menjadi peringatan dini Pemerintah.” kata Hermanto.
Di sisi lain, alokasi anggaran juga harus lebih progresif. Fraksi PKS mencatat pada RAPBN 2021 bahwa belanja Pemerintah Pusat masih didominasi oleh Pembayaran Bunga Utang Rp373,3 triliun, Belanja Barang Rp357,4 triliun, setelah Belanja Modal Rp250,3 triliun.
“Pastikan anggaran diarahkan untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat guna penanggulangan risiko krisis kesehatan akibat covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujar Hermanto