Surabaya (18/08) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menilai, target pertumbuhan ekonomi 5.5% yang dipatok pemerintah dalan RAPBN 2021 dinilai tidak realistis.

Sigit meyakini angka tersebut tak akan bisa dicapai, apalagi saat ini Indonesia diambang resesi dan masih menghadapi kondisi pandemi yang belum juga usai.

“Dalam situasi normal saja selama periode 2014-2019, pertumbuhan ekonomi 5,5% tidak pernah tercapai, apalagi dalam kondisi diambang resesi dan pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya. Sebaiknya pemerintah realistis dan jangan terus bermimpi.” Kata Sigit, anggota Banggar dari FPKS DPR RI.

Menurut Sigit, pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,5% akan sulit tercapai mengingat pertumbuhan ekonomi dikuartal kedua (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% atau minus 5,32%. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tahun 2020 diprediksi masih minus 1,1%.
Selain itu, berkaca pada periode 2014–2019 dan kondisi normal, pencapaian pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut tidak pernah mencapai 5,5%. Pertumbuhan ekonomi RI kala itu rata-rata mentok diangka 5% pertahun.

“Fraksi PKS mencatat, dalam situasi normal pada 2014–2019 pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun hanya 5 persen. Padahal gaungnya pemerintah kala itu mentargetkan 7%. Dan selama pandemi ini, pertumbuhan ekonomi terus jeblok, bahkan minus 5,32% di Q2 dan diprediksi masih minus sampai akhir tahun. Lalu, bagaimana bisa lompat ke 5,5% di 2021? Apalagi pemerintah hanya mengandalkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi kita diambang resesi.” kata Sigit yang juga menjabat sebagai Kawilda Jatijaya DPP PKS.

Menurut Sigit, Fraksinya mencatat kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada 2019 mencapai 56,62%; meningkat dari 55,76% pada 2018.

“Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli. Peranan belanja pemerintah hanya 8,75%. Angka ini sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah.” katanya.

Sementara itu, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58% dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun. Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6%.