Jakarta (21/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi Google yang kembali membuat ulah karena bertentangan dengan konvensi Internasional.
Kali ini, lanjut Hidayat, ulah Google diikuti juga oleh sejawatnya yakni Apple, yaitu dengan menghapus atau tidak mencantumkan Palestina dalam penamaan negara pada peta daring yang mereka buat.
Dan yang mereka tampilkan disana, katanya, adalah sebutan atau nama Israel, bahkan di kawasan-kawasan yang diakui PBB dan organisasi-organisasi internasional yang lain, bahwa kawasan itu adalah di bawah teritorial negara Palestina.
“Kelakuan Google dan Apple dua raksasa dunia rujukan informasi daring ini, bisa jadi merupakan langkah terselubung Israel,” ungkap pria yang akrab disapa HNW ini.
HNW menambahkan, langkah tersebut juga bisa jadi beriringan dengan langkah-langkah brutal dan teror israel yang terus melanjutkan pembangunan dan aneksasi di kawasan Tepi barat dan kawasan-kawasan lain yang masih di bawah otoritas Palestina.
“Sekalipun dunia Internasional mengecam dan menolaknya,
sangat wajar bila Otoritas Palestina menolak ‘kejahatan’ Google dan Apple yang menghapus Palestina dan menggantikannya dengan Israel,” tandasnya.
Dan menurut Wakil Ketua MPR ini sangat wajar, bila pihak Palestina mengadukannya ke Mahkamah Internasional maupun PBB.
“Karena Palestina diakui eksistensinya dalam Sidang Umum PBB, dengan nama dan simbol negaranya. 135 Negara Anggota Sidang Umum PBB memutuskan status Palestina sebagai Anggota Pengamat di Sidang Umum PBB. Demikian juga OKI, UNESCO, Mahkamah Internasional dan lembaga-lembaga Internasional lainnya,” pungkasnya.
Karenanya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menyampaikan, seharusnya Pemerintah Indonesia yang tidak mengakui penjajahan Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina, penting juga untuk segera membantu Palestina.
“Kita harus sama-sama mengoreksi blundernya Google dan Apple yang telah menghapus Palestina dan menggantikannya dengan Israel dengan mengembalikan peta daring yang benar, yaitu peta yang tetap menyebutkan nama negara Palestina,” tandasnya.
Indonesia, kata HNW, bisa mengajak negara-negara OKI, juga anggota Sidang Umum PBB, bahkan sebagai anggota (tak tetap) Dewan Keamanan (DK) PBB.
“Indonesia bisa memprakarsai langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengembalikan nama Palestina sebagai Negara berdaulat dan meyakinkan Google serta Apple untuk menyebutkan kembali nama Palestina, dan agar kesalahan yang sama tak diulangi pada masa berikutnya,” papar Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Apa yang sudah kita upayakan tersebut, lanjutnya, tentunya sebagai langkah-langkah kongkret untuk secara bertahap menghadirkan perdamaian di kawasan, dan pengakuan penuh atas eksistensi Palestina sebagai Negara Merdeka dan Berdaulat, yang keberadaannya pasti terpaterikan pada realita nama pada peta dunia baik yang daring maupun non daring.
“Yang dilakukan oleh Google dan Apple bila tak segera dikoreksi, akan melanggengkan penjajahan Israel dan menjauhkan hadirnya negara Palestina yang merdeka. Itu artinya juga melanggengkan ketidakdamaian dan terorisme disana. Suatu hal yang bertentangan dengan resolusi-resolusi PBB dan konvensi-konvensi Internasional lainnya,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jakarta dan Luar Negeri ini.