Jakarta (22/06) — PT. Pertamina (Persero) dikritik lamban menanggapi isu penghapusan BBM jenis Pertalite dan Premium.
“Dalam kondisi darurat pandemi seperti ini Pertamina harusnya bisa lebih sigap menanggapi kabar yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto dalam keterangannya, Senin (22/06/2020).
Menurut Mulyanto, jika memang tidak ada rencana menghapus BBM jenis Pertalite dan Premium sharusnya Pertamina segera mengklarifikasi isu itu ketika baru muncul. Secara resmi Pertamina membuat surat edaran yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat.
“Jangan sampai isu tidak benar itu merebak di masyarakat Pertamina baru menyampaikan pernyataan sikap,” tegasnya.
Sebab, hal tersebut bisa membuat masyarakat berpikir Pertamina memang ada rencana menghapus Pertalite dan Premium.
“BBM itu isu yang sensitif. Jangankan dihilangkan, dinaikan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari. Jadi sebaiknya Pertamina jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan,” ujar Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini meminta Pertamina lebih aktif menyosialisasikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebelum memutuskan menghilangkan Pertalite dan Premium.
“Jika memang dalam waktu tertentu Pertamina ingin ada peralihan pola konsumsi BBM masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut,” katanya.
Ia menyarankan rencana kerja tersebut sebaiknya disampaikan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan. Dengan demikian, kata dia, rakyat jadi tahu setiap kebijakan yang akan diterapkan.
“Jangan seperti sekarang yang terkesan mau mengakali-akali kebijakan. Dilontarkan dulu sebuah isu untuk melihat reaksi masyarakat. Jika terjadi penolakan maka akan ditarik dan bersikap seolah-olah isu tersebut tidak benar,” cetusnya.
“Ïni bukan cara yang baik. Pola komunikasi seperti itu harus diubah,”imbuh Mulyanto.
Ke depan, Mulyanto meminta Pertamina lebih transparan dalam merumuskan kebijakan. Ia mencontohkan, kasus harga jual BBM nonsubsidi yang hingga saat ini masih belum disesuaikan dan tidak jelas ujung pangkalnya.
“Dalam hal ini Pertamina harus lebih terbuka. Jangan ada kebijakan yang ditutup-tutupi. Biarkan masyarakat tahu setiap tahap kebijakan yang akan dibuat. Jangan mendadak diterapkan sebelum disosialisasikan,” tandas Mulyanto.