Jakarta (16/03) — Anggota DPR RI Komisi XI, Anis Byarwati meminta OJK lebih optimal dalam mendorong literasi dan inklusi masyarakat.

“Masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang keuangan dan memiliki keterampilan yang baik juga dalam pengelolaannya,” ungkap Anis.

Dalam acara Penyuluhan Jasa Keuangan dengan tema Peran OJK Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat, Anis Byarwati menjadi salah satu pembicara di dalamnya.

Acara penyuluhan tersebut, diselenggarakan dalam rangka mengisi masa reses bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan di aula kantor kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu, (11/03/2020).

Anis menjelaskan masalah keuangan merupakan masalah yang sangat dekat dengan setiap individu.

“Semua orang beraktivitas untuk mendapatkan uang, mengatur dan menetapkan alokasi peruntukannya, serta menentukan penggunaannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap orang dapat mengakses layanan Lembaga keuangan namun tidak semua orang mengetahui dan memahami caranya”, pungkasnya.

Gambaran sederhana tersebut, menurut Anis merupakan makna dari literasi dan inklusi.

“Menurut data OJK yang dirilis November 2019, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 38,03% dan tingkat inklusinya 76,19%. Terhitung dalam kategori masih sangat rendah terutama untuk tingkat literasi”, ungkap Anis.

Sementara Anis melanjutkan, pemerintah Indonesia memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hadir dan menjadi narasumber lain dalam acara ini, Ferddy Rahmadi kepala sub bagian hubungan kelembagaan OJK.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, peserta mengeluhkan finansial technologi yang menggunakan data konsumen secara terbuka untuk menawarkan pinjaman. Hal ini perlu mendapatkan pengawasan dari OJK agar masyarakat tidak dirugikan.