Jakarta (28/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mendesak pemerintah agar berlaku secara transparan dalam menyikapi kabar kematian pasien suspect virus corona (COVID-19) di RSUP dr. Kariadi Semarang pada Minggu (23/02/2020).

Politisi PKS yang berasal dari dapil I Jateng ini juga mengkritik tindakan Menko PMK, Muhadjir Effendy yang enggan mengungkapkan penyebab pasien tersebut meninggal dengan alasan bersifat rahasia.

“Tindakan pemerintah yang terkesan menutup-nutupi kasus tersebut dengan alasan rahasia hanya akan membuat publik semakin penasaran. Jangan buat publik resah dengan merahasiakan sesuatu yang perlu diketahui masyarakat. Pemerintah harus bertindak transparan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menaruh prasangka buruk kepada pemerintah dalam merespon ancaman virus corona ini” tegas Bukhori selepas rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kamis (27/2/2020).

Bukhori menambahkan, jika benar bahwa pasien tersebut meninggal diakibatkan oleh virus corona maka pemerintah harus sigap dan mengambil langkah antisipatif agar virus tersebut tidak meluas.

“Wabah corona memaksa pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan pelayanan umrah bagi warga di luar wilayahnya, termasuk Indonesia. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa mereka menganggap Indonesia sudah positif terkena wabah corona. Oleh karena itu, jika benar pasien yang meninggal di Semarang tersebut positif karena virus corona maka pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah sigap dan antisipatif dalam merespon wabah ini agar tidak meluas,” pungkas Bukhori.

Sebelumnya dikabarkan, RSUP dr. Kariadi Semarang melaporkan seorang pasien terduga virus corona (COVID-19) meninggal pada Minggu (23/2/2020). Namun pihak rumah sakit membantah bahwa pasien tersebut meninggal lantaran virus tersebut. Pasien tersebut sebelumnya ditempatkan di ruang isolasi khusus dan steril karena gejala yang dialami serupa dengan gejala virus corona.

Pernyataan rumah sakit yang membantah bahwa pasien meninggal lantaran virus corona juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy kendati tidak dijelaskan lebih lanjut perihal sebab kematian pasien tersebut dengan dalih kode etik.