Surabaya (02/02)— Menanggapi permasalahan Sampah Impor yang sempat menjadi isu hangat beberapa hari terakhir, Johan Rosihan angkat bicara ketika melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfek) bersama anggota Komisi IV DPR-RI di Desa Bangun, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto Jawa Timur kemarin (01/02).
Hal itu berawal dari hasil sidak Komisi IV DPR RI sebelumnya di Tanjung Priok, yang telah menemukan sebanyak 70 kontainer sampah.
“Sampah itu menurut keterangan disebutkan berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang diimpor oleh PT NHI”, kata Johan.
Menurut Johan, Jumlah ini cukup besar, apalagi hasil temuan lapangan menunjukkan akan ada tambahan sebanyak 1.015 kontainer sampah impor yang akan masuk melalui seluruh pelabuhan di Indonesia.
“Fenomena ini sangat memprihatinkan. Jika mengacu pada data yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah qrata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun,” tambah Johan.
Johan mengaku, apabila menggunakan asumsi berdasarkan data itu, sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kilogram (kg). Bahkan, berdasarkan studi yang dirilis oleh McKinsey and Co dan Ocean Conservancy, Indonesia disebut sebagai negara penghasil sampah plastik nomor dua di dunia setelah Tiongkok.
“Di tengah situasi seperti itu, mengapa Indonesia masih saja mengimpor sampah?” Ungkap Anggota DPR-RI dari dapil NTB 1 itu.
Kekesalannya itu disampaikan kepada wartawan SinergiNTB ketika melakukan Kunsfek bersama rekan-rekan di KOMISI IV DPR RI.
Johan bersama anggota KOMISI IV lainnya melakukan Kunjunngan di dua Desa di Jawa Timur. Pertama Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Pada kesempatan berdialog dengan masyarakat yang rata-rata menjadi pengusaha tahu, Johan Dan Anggota Komisi IV lainnya menemukan fakta bahwa sampah digunakan sebagai salah satu bahan bakar.
Menuju lokasi kedua, yaitu di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Purworejo. Ia bersama Anggota KOMISI IV DPR-RI lainnya melihat bahwa para warga di tempat tersebut bekerja sebagai pemilah sampah daur ulang dari berbagai negara. Dari pekerjaan tersebutlah mereka bertahan hidup.
“Kami sengaja datang demi mengecek dan melihat langsung fakta lapangan” Jelasnya kepada Sinergi NTB.
Ketika ditanya soal bolehnya Impor Sampah, Anggota DPR RI dari PKS ini menjelaskan bahwa, Secara regulasi, memang tidak ada larangan mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku. Yang dilarang adalah mengimpor sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
“Tapi masalahnya, skrap kertas dan skrap plastik yang ada sekarang kebanyakan telah bercampur dengan sampah dan Limbah B3 yang dilarang menurut UU. Saya pribadi sejak awal mengajak pemerintah untuk tegas menolak impor sampah. Alasannya jelas, produksi sampah dalam negeri kita sangat tinggi. Ketimbang melakukan impor, lebih baik kita memaksimalkan pengolahan sampah dalam negeri untuk di daur ulang” Jelasnya.
Ia pun berharap kegiatan Impor segala sesuatu yang bersifat bisa merugikan masyarakat dan Negara, agar tidak menjadi kebiasaan
“Jangan sedikit-sedikit impor. Masa semuanya kita impor. Mulai dari beras, garam, lalu sekarang sampah lagi. Lalu kemandirian kita sebagai suatu bangsa dimana? Malu lah kalau terus-terusan bergantung dari bangsa lain” jelasnya dengan tegas.