Jakarta (29/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Amin, Ak menyoroti tata kelola BUMN di Indonesia yang sampai saat ini masih kurang baik sehingga menimbulkan beban kepada negara.

Hal tersebut disampaikan Amin Ak dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Rabu, (29/01/2020).

Menurut Amin, BUMN kita belum bisa menjadi kebanggaan. Pada tahun 2018 Pemerintah hanya mendapat setoran deviden dari BUMN sebesar Rp 44 triliun. Padahal total aset BUMN pada tahun yang sama sebesar Rp 8.200 triliun. 80 % dari jumlah deviden tersebut disumbang oleh 14 perusahaan dari 142 BUMN di Indonesia.

“BUMN kita tidak berjaya karena kurangnya political commitment dari pemerintah. Padahal, pemerintah memiliki semua modal untuk itu, dari dana, SDM, SDA, jumlah pasar hingga kewenangan luas”, tegas Amin.

Lebih lanjut Amin yang Juga Anggota Komisi VI DPR RI ini menyatakan Jika Good Coorporate Governance (GCG) hanya jadi slogan tidak menjadi budaya, BUMN tidak akan bisa lebih baik.

“Pengangkatan direksi dan komisaris BUMN harus berdasarkan pertimbangan profesionalitas, integritas dan kapabilitas. Kalau berdasarkan politik, koneksi, pertemanan dll, BUMN kita akan semakin terpuruk”, tandas Amin.