Cirebon (26/12) — Reses adalah masa dimana anggota dewan turun menjumpai konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan uji petik di lapangan atas persoalan yang dibahas.
Dalam kesempatan reses masa sidang I (Oktober – Desember 2019), Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke mitra komisi, yaitu RSUD Gunung Jati dan Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
Ada banyak hal yang dielaborasi saat Netty berdiskusi dengan Direktur RSUD Gunung Jati, dr. Ismail dan Kadinkes Kota Cirebon1, dr. Edy Sugiarto.
“Masih banyak PR BPJS di RSUD Gunung Jati. Misalnya, tunggakan klaim yang belum dibayar, proses veri vali data klaim yang lambat dan kepesertaan BPJS PBI yang tetiba terputus akibat data cleansing yang dilakukan BPJS,” ujar Netty.
Soal tunggakan klaim, Netty meminta agar BPJS memprioritaskan membayar rumah sakit setelah dana PBI senilai 21 trilyun dicairkan pemerintah.
“Rumah sakit sebagai penyelenggara layanan kesehatan tentu membutuhkan dukungan pembiayaan operasionalnya. Bukan saja biaya obat dan tenaga medis tapi juga operasional lain,” paparnya.
Berdasarkan data saat kunjungan, diketahui bahwa RSUD Gunung Jati memiliki Tempat Penitipan Anak (TPA), klinik lansia dan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang membutuhkan pembiayaan juga.
Menurut Netty, jika tunggakan klaim lambat dibayar, ini sama saja membiarkan rumah sakit bangkrut dan mati. “Yang dirugikan pasti masyarakat,” tandas Netty.
Menurut data Dinkes Kota Cirebon, sudah ada beberapa rumah sakit yang colaps bahkan ada sebuah rumah sakit perintis layanan keluarga miskin di Cirebon yang sudah tutup.
Netty mengapresiasi masukan dari Direktur RSUD Gunung Jati, Ismail, yang menyarankan agar BPJS menambah banyak jumlah tenaga veri vali proses klaim agar rumah sakit tidak terlalu lama menunggu dana cair.
Selain itu, Netty mengingatkan BPJS agar proses data cleansing PBI dilakukan dengan teliti dan seksama.
“Jangan sampai yang dikeluarkan dari PBI justru yang membutuhkan,” ujar Netty.
Menurut Edy, ada sejumlah peserta PBI yang memang tidak mampu, yang kepesertaannya tetiba diputus BPJS.
“Tentu saja mereka protes dan kaget ketika tidak lagi bisa menerima layanan BPJS. Kami harus carikan solusinya dengan untuk sementara dicover APBD,” ucap Edy.
Oleh karena itu, Netty akan menjadikan bahan temuan di lapangan ini untuk berkoordinasi dengan Kemenkes, BPJS dan Kemensos sebagai penyedia data.
“Saya ingin kewajiban negara memberikan hak layanan kesehatan pada rakyat dilakukan dengan cara terbaik, tepat sasaran dan membawa out out, out come dan benefit yang sesuai. Jangan sampai uang negara yang sejatinya adalah uang rakyat, digelontorkan, namun tidak memberi manfaat besar buat rakyat karena salah kelola,” ujar Netty.
Limit Biaya Layanan dan Sharing Biaya
Dalam diskusi dan dialog dengan direktur RSUD Gunung Jati, muncul saran agar pemerintah menetapkan limit biaya layanan per pasien dalam setahun.
“Menggunakan semacam kartu debit yang dalam setiap layanan dapat dicek secara online berapa sisa limit budget layanan setiap pasien, “ujar Ismail.
Dengan cara demikian, kata Ismail, pengendalian biaya dapat dilakukan tanpa membatasi dokter atau rumah sakit dalam melakukan tindakan.
“Jika limit sdh habis, layanan dapat dilakukan dengan sistem sharing yang besarannya dapat diatur.”