Jakarta (02/12) — Pemerintah harus mengevaluasi kembali rencana PMN Tahun 2020, karena ada BUMN yang selama ini nyaris tidak beroperasi dan bahkan baru kita dengar namanya. Tapi diusulkan mendapat PMN pada tahun 2020 sebagaimana disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman, disela Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Senin, (02/12/2019), di Jakarta.

Menurut Mahfudz PMN lebih baik dialokasikan kepada BUMN yang berkinerja baik dan memberikan multiflier effect ke sistem perekonomian Indonesia.

“Ada BUMN yg sudah lebih 10 tahun sudah tidak beroperasi, kerja bisnisnya juga tidak jelas atau campur aduk”, ungkapnya.

Dalam agenda Rapat Kerja yang membahas Rencana Penyertaan Modal Negara kepada beberapa BUMN pada tahun anggaran 2020, Mahfudz menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum juga menerima hasil audit BPK dan BPKP, kita sebut saja namanya PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN).

“Namanya saja kita baru dengar, apalagi aktifitas bisnisnya dan yang paling mengejutkan juga, rencana PMN utk PT PANN tersebut merupakan PMN Non Tunai, berupa konversi Subsidiary Loan Aggreement (SLA) atau pinjaman dari Pemerintah untuk nantinya diubah menjadi ekuiti. Yang nilainya sangat besar, sebesar Rp. 3,76 Triliun”, ungkap Mahfudz Abdurrahman.

Lebih lanjut Mahfudz menyampaikan sebelum konversi pinjaman menjadi penyertaan modal negara itu disetujui, kita perlu pelajari BUMN tersebut. Termasuk rencana bisnisnya.

“Apakah prospektif atau malah tetap tidak berkembang alias tenggelam lagi,” imbuhnya.

Kalau ternyata tidak prospektif dan akan kalah bersaing, tegas Mahfudz, lebih baik BUMN tersebut ditutup saja.

“Saya juga ragu terkait nilai asset yang masih mereka miliki. PMN ini kan sudah menjadi program rutin tahunan, sudah ratusan triliun yang dikucurkan ke beragam BUMN secara total dalam beberapa tahun ini, tapi sayangnya kita juga belum mendengar dampak signifikan dari PMN tersebut,” terangnya.

Ke depan Mahfudz berharap agar pada PMN tahun 2020, kita bisa mendengar cerita sukses dari BUMN yang menerima PMN tersebut.

“yang paling penting kedepannya Kementerian BUMN perlu lebih selektif lagi utk menentukan BUMN yang berhak menerima PMN”, tutup Mahfudz Abdurrahman.