Jakarta (21/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi diplomasi RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang berhasil mendesak DK PBB untuk menegaskan pemukiman Israel di Palestina berstatus Ilegal.
“Apresiasi untuk diplomat kita di PBB dibawah Duta Besar Dian Triansyah Djani yang akhirnya berhasil mendesak DK PBB berbicara dengan mandat penuh guna menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Paleatina. Ini langkah politik yang penting untuk menjaga marwah hukum internasional tetap dihormati bangsa-bangsa,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis.
Desakan Indonesia ini sebagai buntut dari pernyataan Amerika Serikat terbaru yang menganggap tidak ada pelanggaran hukum internasional pemukiman Israel di Palestina. Fraksi PKS sendiri lanjut Jazuli memberi reaksi keras sikap Amerika Serikat itu sebagai sikap yang menyedihkan dan preseden buruk bagi perdamaian dunia.
“Jelas-jelas kebijakan pemukiman Israel merupakan bentuk pendudukan atau aneksasi atas wilayah Palestina dan melanggar hukum internsional serta resolusi PBB. Indonesia tegas menolak karena inilah bentuk penjajahan di era modern yang masih tersisa,” tegas Anggota Komisi I DPR ini.
Fraksi PKS mendukung penuh langkah-langkah diplomasi RI untuk menggalang solidaritas Internasional untuk menghentikan agresi Israel termsuk melalui aksi boikot divestasi dan sanksi. Indonesia meminta investigasi penuh tindakan Israel dan menghukum Israel sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum internasional yang berulang kali dilakukannya.
“Politik luar negeri Indonesia jelas dan tegas berada di pihak Palestina. Kita mendukung penuh upaya kemerdekaan Palestina, mendesak dunia melindungi rakyat sipil Palestina dan menghentikan kebiadaban Israel,” pungkas Jazuli.
***
Diberitakan melalui pernyataan tertulis Wakil Tetap Indonesia Untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani (21/11). Pada Pertemuan DK PBB Palestina di New York yang digelar sejak Rabu (20/11), Indonesia akhirnya berhasil mendesak DK PBB untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina. Hal ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK PBB terkait isu Palestina.