Jakarta, (21/11) — Anggota DPR RI Komisi IV, H. Johan Rosihan pada Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Kelauatan Perikanan meminta Ekowisata Bahari dijadikan sebagai penggerak sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.

Johan menilai bahwa sektor ini akan mampu memberikan kontribusi perekonomian nasional bila dilakukan secara masif pada daerah-daerah potensial.

Legislator sumbawa ini mengatakan, bahwa industrialisasi perikanan kita belum ditunjang oleh sistem pemasaran yang baik sehingga mengakibatkan nilai ekspor di sektor perikanan rendah. Padahal jenis dan kualitas ikan kita lebih baik dari negara pengekspor ikan yang lebih besar yakni vietnam. Pajak sektor perikanan pada tahun 2019 mencapai 1,3 Triliun. Sedangkan PNBP tahun 2019 memiliki target 625 Milyar dan akan naik menjadi 900 Milyar untuk tahun 2020. Ini menjadi bukti bahwa sektor perikanan memiliki potensi yang luar biasa besar. Bahkan menurut data UNCTAD (2012), potensi sektor perikanan dan kelautan mencapai 1.500 T (termasuk pariwisata dan perhubungan laut). Bila ini dikelola dengan baik, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

“Saya meminta kepada bapak menteri dan para dirjen, agar dapat memberikan fokus industrialisasi kelautan perikanan termasuk ekowisata bahari. Ini adalah sumber pendapatan negara yang sangat potensial dimana hingga hari ini belum terkelola dengan maksimal, sehingga belum pula memberikan kontribusi kepada negara secara signifikan”, ucap Johan.

Politisi PKS ini mencontohkan, pada daerah tempat ia berasal, ada desa yang sangat berpotensi dijadikan sebagai destinasi wisata pesisir. Tempat ini dapat dijadikan sebagai daerah percontohan pengelolaan wisata desa pesisir karena memiliki banyak keunggulan. Desa yang ia maksud adalah desa Labuhan Jambu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Contoh tempat lain, lanjut dia, ada Teluk Saleh sebagai kawasan yang sudah ditetapkan sebagai biosfer dunia. Tempat ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah berupa program dan bantuan kementerian KKP. Tempat ini bila ada campur tangan pemerintah, akan lebih berdaya guna pada peningkatan kemajuan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya.

Selain destinasi wisata, legislator PKS ini meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan bantuan kepada para petambak garam di Bima dan labuhan Bontong.

Produksi garam kata Johan di tempat ini sangat besar dan mampu memberikan sumbangsih pada stok garam nasional. Pemerintah perlu turun tangan agar produsi garam tempat ini dapat diserap oleh PT Garam sebagai induk utama pengolah garam nasional.

“Saya berharap, pemerintah mampu membangun Ekowisata Bahari sebagai kekuatan ekonomi masa depan negara. FPKS akan terus mendorong pemerintah melalui KKP agar terus mengembangkan semua potensi sumber pendapatan Negara di sektor kelautan dan perikanan bukan hanya berfokus pada ekstraksi sumberdaya alam, namun juga mulai mengeksploitasi jasa-jasa lingkungan. Semoga yang demikian ini, kesejahteraan masyarakat pesisir mulai dari nelayan hingga petambak garam kita bisa meningkat”, tutup Johan Rosihan.