Jakarta (12/11) — Jalan Tol dan Non Tol menurut anggota komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat sebagai ketimpangan sosial, karena terjadi ketidakadilan.

Masyarakat lanjut Syahrul, saat ini diwajibkan membayar pajak namun tidak menerima hasil yang sebanding untuk menikmati jalan-jalan yang mulus.

Politisi PKS ini mengatakan, pada evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur 2015-2019 kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat masih menjadikan pembangunan tol sebagai primadona dalam renstra konektivitas. Dalam catatan evauasi target renstra 1.000 KM namun capaianya menjadi 1500 KM. Kemudian pada renstra dan program kerja 2020 – 2024 dikebut menjadi 2500KM.

“Pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam pemerataan pembangunan. Jalan tol dapat dijadikan sebuah gambaran salah satu indikasi ketidak-adilan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini taat membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan sarana prasarana jalan yang baik. Sehingga terkesan masyarakat dipaksa untuk melewati tol dan menambah beban kehidupan” jelasnya.

Legislator Muda asal Riau II ini mengingatkan pemerintah, agar memperhatikan jalan-jalan nasional dan provinsi/kabupaten untuk dibangun dan direvitalisasi secara maksimal. Karena kelancaran logistik tidak hanya terletak pada kelancaran dari jalan tol, namun dilihat juga dari sisi pemerataaan pembangunan berbasis dampak sosisal (social impact).

“Pemerintah saat ini memiliki tantangan besar berupa mengkombinasikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung daya saing nasional. Tantangan ini diantaranya mengefisiensikan biaya logistik pada ekspor produk melalui infrastruktur yang baik. Namun disisi lain infrastruktur tersebut harus bisa menjiwai keberpihakan terhadap rakyat dan membuat rakyat bisa berekspresi dengan lega untuk meningkatkan perekonomian mereka,” tambahnya.

Politisi PKS ini menyinggung daerah pemilihanya di Riau II yang masih banyak desa tertinggal yang harus di benahi jalan-jalanya sebagai penghubung dan penggerak perekonomian di daerah tersebut.

“Pemerintah harus pahami, terutama dalam pembangunan jalan untuk mempermudah arus barang dan menjadikan barang tersebut murah dan tidak mahal. Dengan pembangunan Tol sebagai primadona pemerintah Jokowi jilid 2, akan menimbulkan stigma bahwa pemerintah tidak pro rakyat dan menambah beban masyarakat terutama di pedesaan yang masih tertinggal dan tidak terhubung antara satu desa dengan desa lainnya. Di daerah pemilihan saya Dapil Riau II masih ada satu desa di Kabupaten Kampar termasuk desa tertinggal dan tidak terhubung dengan desa lainnya. Butuh sampan untuk menyeberangi dan menjangkau tempat tersebut dan ini perlu perhatian pemerintah pusat untuk membuatkan jalan penghubung,” tutup Syahrul.

Syahrul Aidi Maazat, LC., M.A
Anggota DPR RI Komisi V FPKS
Dapil RIAU II
HP: 085271352763