Jakarta (30/10) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, mengamati semua Menteri mitra komisi IV DPR RI periode 2014 – 2019 telah diganti oleh presiden Jokowi pada kepemimpinannya yang kedua, kecuali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Slamet yang juga ketua kelompok Komisi IV FPKS DPR ini akan bermitra dengan tiga kementerian dan 2 badan, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Urusan Logistik dan Badan Restorasi Gambut.

Legislator Kota dan Kabupaten Sukabumi ini berharap, bahwa bertahannya Menteri kehutanan menjabat hingga dua periode perlu trobosan yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan kehutanan. Digabungnya dua kementerian menjadi satu sejak kepemimpinan Jokowi tahun 2014, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, ternyata tidak memberikan kepuasan semua pihak.

Ketidakpuasan digabungnya dua kementerian ini yang paling keras dari mayoritas anggota DPR RI komisi VII yang bermitra dengan kementerian ESDM dimana banyak mitra Kementerian ESDM berpotensi merusak lingkungan pada aktivitas penambangan.

“Isu Lingkungan dan Kehutanan ini sangat sensitif di dunia internasional. Saya berharap, pemerintah memberikan porsi yang lebih terkait masalah lingkungan dan kehutanan ini. Kebakaran Hutan dan lahan, anomali iklim, emisi karbon, perburuan satwa liar, dan masalah perhutanan sosial”, kata Slamet.

Legislator PKS ini mengingatkan bahwa kebakaran hutan menjadi catatan buruk pemerintahan Indonesia di mata International. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution dan menyepakati ASEAN akan bebas kabut asap pada tahun 2020.

“Selama rentang kepemimpinan 2014-2019 Presiden Joko Widodo, terjadi 2 kali kebakaran besar yang mengakibatkan kerugian besar secara ekonomi sosial dan lingkungan, yaitu pada tahun 2015-2019.” Ucap Slamet.

Keduanya Lanjut Slamet merupakan tahun terjadinya El Nino, dimana terjadi arus panas yang ekstrem. Keberadaan El Nino ini telah dapat terprediksi, harusnya pemerintah lebih dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah kebakaran hutan.

Terlebih telah diketahui, bahwa kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan

“Semoga dengan berlanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini di periode ke dua kepemimpinan Jokowi, mampu membawa nama baik bangsa dengan tidak ada lagi perusakan lingkungan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan telah mengakibatkan protes beberapa negara tetangga yang kemudian diekspose pada media internasional. Selamat Bekerja Menteri KLHK ibu Siti Nurbaya Bakar”, tutup Slamet.