16 Februari 2016
Penyampaian aspirasi oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) & Komite Aksi Perlindungan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran mengenai banyaknya kasus penganiayaan terhadap PRT, maka membutuhkan payung hukum dalam bentuk Undang-undang yang memberikan perlindungan PRT
Diterima oleh:
Anggota Kom IX dr. Adang Sudrajat
Tindak Lanjut:
Pimpinan fraksi menugaskan Anggota Baleg &Komisi XI FPKS DPR RI melalui surat nomor: 013/INT-FPKS/DPR RI/II/2016.