Waktu berlalu, tahun berganti merambat menelisik masuk ke dalam ruang-ruang kosong. Sejumlah kebijakan masa lalu mulai terasa pada hari ini. Perlahan mulai dirasakan memberatkan dan memberikan beban bagi masyarakat. Meski pandemi melandai, tapi masih mengintai. Bisa saja dia kemudian menyergap kita pada krisis yang jauh lebih tajam dan dalam jika tidak waspada.

Pemerintah pada awal tahun sudah memberikan resolusi untuk membebani masyarakat. Rencana
kenaikan tarif dasar listrik serta penghapusan BBM jenis premium dan pertalite. Ironisnya, ini dilakukan saat harga-harga komoditas pangan melonjak tajam hingga 100% seperti telur, minyak goreng dan cabai.

Undang-undang Cipta Kerja telah ‘dijewer’ oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun Pemerintah nampak berjalan dengan kehendaknya sendiri. Merasa apa yang disampaikan oleh MK hanya sebagai catatan kecil yang bisa dihapus tanpa harus dikoreksi. Sebelum terjadi revisi sebagai amanat putusan MK, kepala pengambil kebijakan negara sudah bersegera memberi proteksi terhadap investasi bahwa semua tidak ada yang berubah, baik-baik saja dan ‘the show must go on’.

Pengabaian putusan seperti ini bukan kali pertama dan bisa jadi tidak akan menjadi yang terakhir, karena jika dicermati sudah menjadi pola dan habitual dasar otoritas dalam membuat sebuah kebijakan. Diberi kewenangan namun digunakan dengan perspektif kalah – menang (zero sum game), bukan menang – menang (win win solutions). Perlu diingat bahwa negara bukan sekadar ruang kompetisi, namun jauh lebih penting adalah ruang kontribusi. Setiap elemen masyarakat punya saham dan kontribusi yang penting; tidak ada yang lebih besar.

Tidak hanya berhenti di situ, otoritas secara kasat mata alpa hadirkan keadilan di sejumlah aspek. Para pendengung dibiarkan berkicau dan meracau setiap hari dengan isi yang penuh kebencian, agitasi dan timbulkan friksi. Jangankan ditegur, yang ada malah diberi karpet merah. Situasi berkebalikan terjadi saat suara sumbang sampaikan saran dan kritik, palu hukum nampak tegas mengayun kencang meluncur. Tidak perlu hitungan pekan, dalam waktu yang singkat menyergap cepat.

Tahun ini kita akan melihat sejumlah kebijakan dan regulasi yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya akan mulai berdampak dan membebani masyarakat. Memberi keleluasaan pada investasi yang sepihak, namun meminggirkan hak-hak rakyat yang berjuang. Situasi krisis seperti ini semakin nampak jelas, buktinya gesekan mulai terjadi antara elemen masyarakat. Tentu menjadi penting bagi setiap kita tetap menghadirkan iklim demokrasi yang sehat, partisipatif dan kondusif. Bukan sebaliknya yang menjadikan demokrasi sebagai alas meraih kekuasaan absolut.