Cara menyelesaikan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sejatinya hanya dengan meningkatkan produksi atau melakukan importasi. Produksi berpijak pada sumbu hulu, sedangkan importasi di rentang hilir. Karena produksi yang tidak banyak, maka untuk menutupi permintaan maka diperlukan impor. Tidak masalah sepanjang masih terukur, terencana dan terkendali.

Namun yang terjadi akhir-akhir ini kebijakan impor dilakukan tidak terencana, ugal-ugalan dan tanpa standar yang jelas. Buktinya kebijakan impor beras dilakukan saat petani panen raya. impor garam kala stok masih berserakan di ladang-ladang. Kebijakan ini tentu saja bukan hanya memukul, tapi juga secara nyata mencederai rasa keadilan. Belumlah kering peluh di badan saat mencangkul, sudahlah basah dengan peluh baru saat impor tiba. capek bertingkat-tingkat

Disisi lain produksi pangan dikebut dengan pendekatan industrial yang berulangkali tidak tepat sasaran, tersebutlah food estate. ironisnya badan pangan menjadi amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan tidak pernah terbentuk. Sebab, dengan adanya satu lembaga khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, maka diharapkan akan mampu mengatasi persoalan pangan yang selama ini dialami Indonesia.

Agar pada akhirnya sengkarut koordinasi dan ego sektoral tidak terjadi, kala Kemendag mengatakan stok kurang sehingga harus impor. Sementara Kementan mengatakan stok mencukupi.

Selain meningkatkan kualitas produksi para produsen, disaat bersamaan juga mendorong strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif melalui berbagai kanal.

Pemerintah giat meningkatkan daya saing produk dalam negeri, hal tersebut harus dikoordinasikan dengan pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor pada bulan Februari 2021 sebesar US$ 13,26 miliar. Jumlah ini meningkat 14,86% year on year (yoy) dari impor bulan Februari 2020 yang sebesar US$ 11,55 miliar. Impor terjadi dari hal yang kecil, hingga yang besar. dari mulai kedelai hingga jahe, seakan pemerintah punya persoalan di imunitas perkuat produktivitas dalam negeri.

Sepanjang tulang punggung pemenuhan kebutuhan bersimpuh dari impor, maka sepanjang itu pula nilai produksi dalam negeri akan terpuruk. akan terus membungkuk dihadapan kepentingan pragmatis. Pada akhirnya pihak-pihak perantara produk luar negeri yang menangguk untung. Jangankan membenci, nampak perkasa diri tidak tegak.