Sinjai (28/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sulawesi Selatan, Meity Rahmatia, secara resmi melantik Ratnawati Arif, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Sinjai, sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Sinjai Periode 2026–2031. Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Sabtu (27/6/2026),
Jeneponto (28/06) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, pada Jumat (26/6/2026) menyalurkan secara langsung bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada ratusan siswa dari masyarakat prasejahtera di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Politisi yang kini duduk di Komisi XIII DPR RI itu menemui langsung para siswa yang didampingi orang tua mereka sebagai bentuk
Jakarta (17/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi VI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, bukan sekadar regulasi yang mengatur aspek kelembagaan koperasi. Hal tersebut disampaikan Rahmat saat memberikan sambutan dalam Forum Group Discussion
Jakarta (16/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Meity Rahmatia, menyoroti ketimpangan antara peningkatan beban kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pagu indikatif anggaran Tahun 2027 yang dinilai belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat
Makassar (14/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Meity Rahmatia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas Makassar yang disertai insiden penikaman antarwarga binaan. Menurut Meity, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta jajaran Direktorat Jenderal
Jakarta (11/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, turut menyampaikan pandangan dalam rapat kerja pembahasan RKA-K/L serta RKP Kementerian Hukum Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia mengajukan sejumlah pertanyaan terkait laporan kementerian mengenai efektivitas pembangunan hukum nasional selama satu tahun. Hal tersebut mencakup
Makassar (07/06) — Anggota DPR RI, Meity Rahmatia, menyalurkan aspirasi berupa beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada ribuan siswa di Sulawesi Selatan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengaku memiliki tekad untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dengan memperjuangkan bantuan dari pemerintah ini kepada siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Saya
Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Setiap kali takbir Iduladha berkumandang, perhatian umat Islam sedunia biasanya tertuju pada kemegahan ibadah haji di Tanah Suci Makkah dan visualisasi penyembelihan hewan kurban di kota-kota besar. Namun, di lekukan dataran tinggi yang berhawa sejuk, tepatnya di Dusun Krajan, Desa Batur, Kecamatan Batur,
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH ======================================================= Disampaikan oleh : Riyono, S.Kel., M.Si. Nomor Anggota : A-475 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota
Jakarta (19/05) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mengapresiasi upaya pembentukan pos bantuan hukum hingga ke daerah-daerah, termasuk di wilayah Papua, oleh Kementerian Hukum. Menurutnya, akses bantuan hukum, literasi, dan wawasan tentang hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak adil dalam persoalan hukum. “Saya tentu saja mengapresiasi kinerja