Tasikmalaya (18/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengkritik wacana kenaikan tarif KRL. Ia menilai kebijakan ini tak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Pekerja kelas menengah ke bawah mengandalkan KRL. Rencana ini dinilai membebani keuangan mereka yang sudah terbatas.

“Kenaikan tarif Rp1.000 hingga Rp2.000 dikhawatirkan menjadi beban baru. Kebijakan ini kurang tepat di tengah kondisi ekonomi sulit. Pemerintah Jokowi terlihat mengabaikan kesejahteraan masyarakat karena pengguna KRL harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi,” pungkas Toriq.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI, penumpang KRL menghadapi kondisi berdesak-desakan setiap hari. Kepadatan ini menunjukkan layanan KRL belum optimal. Jumlah penumpang meningkat tanpa peningkatan layanan. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kualitas layanan.

“Pemerintah seharusnya meningkatkan infrastruktur dan jumlah gerbong KRL untuk mengurangi kepadatan penumpang dan menjaga kenyamanan. Penambahan fasilitas harus menjadi prioritas utama. Kenaikan tarif sebaiknya dipertimbangkan setelah ada peningkatan kualitas pelayanan,” papar Toriq.

Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah akan paling terdampak. Respon pasrah pengguna KRL menunjukkan ketimpangan dalam kebijakan. Pemerintah kurang melibatkan suara masyarakat. Anggota PKS mendesak pemerintah lebih peka terhadap aspirasi rakyat.

“Harus ada keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Kenaikan tarif KRL harus mempertimbangkan daya beli masyarakat rentan. PKS akan meminta solusi adil yang berpihak pada rakyat. Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat tanpa membebani masyarakat,” tutup Toriq.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. Padahal, KRL adalah moda transportasi utama pekerja, khususnya kelas menengah ke bawah. Meski keberatan, para pengguna KRL akhirnya pasrah dan setuju dengan rencana ini.