Jakarta (25/11) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menanggapi pernyataan Kementerian Pertanian pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon 1 Kementan, Bulog, ID Food/ RNI, dan kepala Badan Pangan Nasional, tentang Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), yang menerangkan berbeda dengan food estate.
Menurut Kementan, Food Estate berbeda karena ada perbedaan sumber pendanaan dan titik lokasi sentra produksinya.
Akmal menanggapi, ini seolah cuma ganti baju saja karena semua evaluasi target food estate meleset. Capaian food estate tidak sesuai harapan dengan bukti nyata pangan masih mahal, impor masih terjadi, distribusi tersendat, logistik pergudangan tidak maksimal dan banyak hal yang perlu diperbaiki termasuk tata niaga pangan itu sendiri.
“Saya mendapat informasi dan data bahwa BPK menyimpulkan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program pembangunan KSPP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan III 2021 tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal material. Mirip dengan Food Estate, banyak ketidak sesuaian sehingga terget produksi pangan juga meleset. Saya menyarankan, dengan adanya gempa di cianjur yang merupakan bencana yang sangat banyak memakan korban baik nyawa maupun infrastruktur, fokus pembangunan pertanian diarahkan ke daerah ini mengingat cianjur merupakan sentra produksi pangan potensial mulai dari tanaman pangan, perkebunan hingga hortikultura,” urai Akmal.
Politisi PKS ini menerangkan, bahwa kesimpulan Rapat antara Komisi IV dengan pemerintah pun sudah menyimpulkan, bahwa Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran Tahun 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
“Saya berharap, anggaran peningkatan produksi hasil pertanian sebesar Rp15.318.655.827.000,00 (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) mampu memberikan kontribusi maksimal pada pemulihan gempa Cianjur terutama kawasan produksi pertaniannya,” harap Akmal.
Pria Kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini merinci, anggaran peningkatan produksi pertanian di direktorat jenderal tanaman pangan sebesar 2,7 triliun, di Hortikultura satu triliun, perkebunan 1,1 triliun, dan sarana prasarana 3,1 triliun.
“Saya kira cukup bagi kementan untuk memberikan fokus peningkatan produksi pertanian di cianjur. Mumpung ini masih awal, sehingga 2023 dapat segera di eksekusi. Dengan adanya fokus program kawasan sentra produksi pertanian di Cianjur, mudah-mudahan ada trauma healing yang cukup signifikan bagi warga Cianjur,” tutup Andi Akmal Pasluddin.