Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Polemik Izin Usaha Pertambangan, Aleg PKS Soroti Tiadanya Transparansi dan Kepastian Prosedur

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (24/11) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari menegaskan kepada Pemerintah, bahwa ketiadaan transparansi dan kepastian prosedur menjadi penyebab polemik izin usaha pertambangan terjadi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI pada rabu (23/11/2022), DPR RI dalam hal ini komisi vii mempertanyakan mengenai polemik yang terjadi atas perizinan usaha tambang di Indonesia.

Diah mempertanyakan mengenai kejelasan dari data yang dipaparkan oleh Kementerian ESDM mengenai jumlah izin yang bermasalah beserta perkembangannya.

“Dalam paparan dikatakan ada sekitar 1981 izin yang dicabut, dimana 959 perusahaan telah melakukan klarifikasi. Memangnya ada berapa perusahaan yang melakukan keberatan akan pencabutan tersebut? Lalu bagaimana sisanya, apakah mereka diam menerima, atau seperti apa? karena belum jelas disampaikan dalam paparan.”, tanya politisi perempuan PKS itu.

Politisi PKS Dapil Jawa Barat II itu juga menyayangkan ketidak adanya pihak BKPM dalam rapat tersebut, mengingat BKPM merupakan salah satu regulator yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan.

“Sangat disayangkan, pada hari ini pihak BKPM tidak hadir. Karena harapan kami di forum ini kita bisa mendapatkan klarifikasi yang lebih komprehensif.”, tutur Diah.

Perempuan yang akrab disapa teh Diah tersebut menegaskan kepada pemerintah bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam permasalahan yang terjadi.

“Dari berbagi persoalan yang ada, kata kuncinya adalah tranparansi pak. Terkait dengan izin, proses, saya kira semuanya sudah diatur, dan kelihatannya transparansinya lah yang hilang. Oleh karenanya Transparansi ini menjadi sesuatu yang harus ditegakkan oleh semua pihak.”, tegas diah

Diah juga menyampaikan bahwa polemik perizinan usaha tambang ini punya implikasi untuk hajat hidup orang banyak, sehingga perlu segera diselesaikan.

“izin yang menggantung tidak jelas membuat perusahaan tidak beroperasi dan menyebabkan para penambang tidak bisa melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu harus segera diputuskan statusnya, jangan sampai dibiarkan menggantung.”, pungkas diah

Dalam rilis yang diterima, Diah juga mengatakan bahwa Fraksi PKS mendorong pemerintah pusat memfasilitasi BUMN atau BUMD untuk dapat terlibat dalam potensi pembukaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan baru. Tentunya dengan disertakan peningkatan kapasitas dan profesionalismenya.

Dalam akhir paparannya, politisi PKS itu juga menyoroti mengenai kasus yang terjadi pada Pertambangan Emas yang ada di trenggalek.

“Kami ingin mengetahui apakah perusahaan pengelola disana termasuk yang melakukan pelanggaran termasuk pidana atau bagaimana, oleh karenanya perlu dilakukan pemeriksaan yang komprehensif.”, tutup Diah.