Tasikmalaya (17/05) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, sangat menyayangkan ketika Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengemukakan tentang usulan kenaikan tarif KRL dalam sebuah diskusi.

“Apa yang dikemukakan pejabat Kemenhub tersebut tidak selaras dengan yang pernah disampaikan Juru Bicara Kemenhub pada awal Maret lalu. Bahwa implementasi penyesuaian tarif KRL tidak akan dilakukan sebelum puasa dan Lebaran. Kemudian kenaikan ini pun akan dikaji kembali setelah lebaran. Jadi, harusnya dikaji dulu,” Kata Politisi PKS ini.

Atas kondisi tersebut, Toriq menganggap komunikasi terkait wacana penyesuaian tarif KRL antar pejabat di Kemenhub tidak solid.

Sebagai mitra kerja, Toriq meminta hasil kajian terbaru. Bukan hanya hasil survey kemampuan membayar (ability to payment) dan kesediaan pengguna untuk membayar (willingness to pay) kereta api wilayah perkotaan yang lalu saja.

“Kami sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas controlling dan budgeting berhak tahu proyeksi peningkatkan layanan, kapasitas dan fasilitas kereta apa saja yang akan dilakukan oleh PT KAI ketika tarif KRL akan dinaikkan. Benarkah penyesuaian tarif akan menambah ketiganya? Padahal ketika tarif tidak naik sejak 2015, terus terjadi perbaikan yang signifikan, “ tuturnya.

Menurut Toriq, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif dasar KRL Commuter Line karena berbagai pertimbangan seperti naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng dan BBM. Selain itu, ujar dia, daya beli masyarakat yang ada di berbagai daerah saat ini dinilai masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.

“Untuk Sementara waktu sebaiknya Kemenhub juga PT. KAI melupakan wacana Kenaikan Tarif KRL. Sebaiknya fokus menjaga pelayanan yang sudah ada dengan anggaran yang diberikan. Sehingga pengguna KAI Commuter Line Jabodetabek bertambah. Setelah turun hampir 20 persen akibat pandemi,” tutupnya.